SURABAYA –PORTAL SATU ID Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 6 Oktober 2025 yang menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X Tahun 2027 kini menjadi perhatian. Pasalnya, muncul informasi mengenai rencana perubahan pengelolaan anggaran Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Porprov 2027 dari KONI Jatim kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan kedua lembaga, kepastian hukum pelaksanaan keputusan gubernur, serta dampaknya terhadap persiapan atlet Jawa Timur menghadapi kompetisi tingkat nasional.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menilai rencana tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia bahkan menyebut terdapat dugaan perlawanan terhadap mandat yang telah diberikan kepada KONI Jatim, apabila rencana pengalihan anggaran tersebut benar-benar berkaitan dengan pengambilalihan fungsi penyelenggaraan.
Heru juga mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro. Desakan itu disampaikan sebagai sikap dan tuntutan MAKI Jatim, bukan keputusan resmi pemerintah.
SK Gubernur Menetapkan KONI sebagai Penyelenggara
Persoalan ini berawal dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam diktum KESATU, keputusan tersebut secara resmi menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Selanjutnya, diktum KEDUA mengatur tugas KONI Jatim, antara lain mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, menentukan persyaratan serta waktu penyelenggaraan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Adapun diktum KETIGA menyebutkan bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam membaca polemik saat ini. Sebab, penugasan penyelenggaraan kepada KONI dan mekanisme pembiayaan melalui Dispora merupakan dua hal yang harus dipahami secara cermat.
Apabila terdapat perubahan mekanisme pengelolaan anggaran, pemerintah perlu menjelaskan apakah perubahan itu hanya menyangkut administrasi dan penyaluran dana atau sekaligus mengubah pembagian tugas penyelenggaraan.
Kejelasan tersebut penting agar tidak muncul tumpang tindih tanggung jawab antara perangkat daerah dan organisasi olahraga.
Heru MAKI Pertanyakan Dasar Hukum Rencana Pengalihan Anggaran
Heru MAKI mengungkapkan bahwa dirinya melihat adanya persoalan yang perlu dijelaskan apabila rencana pengalihan anggaran BK PON dan Porprov 2027 dari KONI Jatim ke DIPA Dispora Jatim benar-benar dijalankan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan alasan penyesuaian administrasi. Harus ada penjelasan mengenai dasar hukum, urgensi kebijakan, mekanisme pengelolaan, serta konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas KONI sebagaimana tercantum dalam keputusan gubernur.
Heru secara khusus meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Jatim menjelaskan pertimbangan yang melatarbelakangi rencana tersebut.
Ia menilai publik perlu mengetahui siapa yang akan mengelola anggaran, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, bagaimana mekanisme pengawasannya, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana APBD nantinya.
Sebab, anggaran olahraga bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Di dalamnya terdapat kebutuhan nyata atlet, pelatih, organisasi cabang olahraga, dan program pembinaan prestasi yang harus berjalan secara berkesinambungan.
Perbandingan Anggaran GMS dan POPDA Jadi Sorotan
Dalam keterangannya, Heru juga menyinggung perbandingan alokasi anggaran Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur.
Ia menyebut anggaran kegiatan GMS mencapai hampir Rp2,3 miliar, sedangkan anggaran penyelenggaraan POPDA yang berorientasi pada prestasi atlet pelajar disebut hanya sekitar sepertiga dari angka tersebut.
Menurut Heru, perbandingan itu menjadi ilustrasi yang perlu dievaluasi dalam menentukan skala prioritas belanja olahraga.
Namun, angka dan perbandingan tersebut merupakan pernyataan Heru MAKI yang masih perlu dicocokkan dengan dokumen perencanaan, penganggaran, serta realisasi kegiatan masing-masing.
Transparansi mengenai alokasi anggaran menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apakah belanja pemerintah telah diarahkan secara proporsional untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
BK PON Bukan Sekadar Transportasi dan Akomodasi Atlet
Heru MAKI mengingatkan bahwa persiapan menuju PON tidak dapat dipandang sebatas urusan pemberangkatan atlet, transportasi, penginapan, konsumsi, maupun kebutuhan operasional selama mengikuti babak kualifikasi.
Ada rangkaian proses teknis yang membutuhkan koordinasi dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik setiap cabang olahraga.
Proses tersebut mencakup rekrutmen dan seleksi atlet, pemetaan kekuatan kontingen, penentuan atlet yang berpeluang lolos kualifikasi, evaluasi performa, hingga penerapan sistem promosi dan degradasi berdasarkan perkembangan prestasi.
Setiap cabang olahraga juga mempunyai mekanisme kualifikasi berbeda. Ada yang menggunakan sistem pemeringkatan atau ranking, sementara cabang lainnya menerapkan sistem kuota dengan jumlah peserta terbatas.
Selain itu, pengadaan peralatan pertandingan menjadi bagian penting dalam persiapan. Atlet membutuhkan kesempatan untuk beradaptasi dengan peralatan yang akan digunakan dalam kompetisi, sehingga pemenuhannya tidak dapat dilakukan secara mendadak.
Seluruh proses tersebut membutuhkan koordinasi antara KONI Jatim, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet.
Heru mengkhawatirkan perubahan pengelolaan yang tidak disertai kajian teknis matang dapat mengganggu kesinambungan pembinaan. Ia bahkan memperingatkan adanya risiko hilangnya satu hingga dua generasi atlet potensial Jawa Timur apabila proses tersebut mengalami gangguan serius.
Kekhawatiran itu, menurutnya, harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan perubahan kebijakan.
Heru Desak Gubernur Evaluasi Kepala Dispora Jatim
Dalam pernyataannya, Heru MAKI secara terbuka menyampaikan tuntutan agar Gubernur Khofifah mengevaluasi jabatan Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro.
Heru menyatakan MAKI Jatim akan berupaya meminta audiensi langsung dengan Gubernur Jawa Timur untuk menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan mengenai arah kebijakan pengelolaan anggaran olahraga.
Desakan tersebut menjadi salah satu sikap organisasi dalam merespons polemik yang berkembang.
Meski demikian, keputusan mengenai evaluasi maupun pergantian pejabat sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, penilaian terhadap kebijakan Dispora tetap perlu didasarkan pada penjelasan, dokumen, dan evaluasi yang objektif.
MAKI Jatim Siapkan Aksi ke Kantor Pemprov dan Dispora
Tidak berhenti pada penyampaian pernyataan, Heru memastikan MAKI Jatim tengah mempersiapkan aksi demonstrasi ke Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dispora Jatim.
Dalam pemberitaan MAKI News tanggal 11 November 2026, Heru menyebut rencana aksi tersebut akan dilaksanakan secepatnya, dengan target paling lambat pekan berikutnya.
Isu utama yang diangkat adalah tuntutan evaluasi terhadap Kepala Dispora Jatim dan permintaan kejelasan mengenai rencana pengelolaan anggaran BK PON serta Porprov 2027.
MAKI Jatim juga menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui penyampaian aspirasi dan permintaan pertanggungjawaban kebijakan kepada pihak terkait.
Dugaan Persoalan LPJ DIPA Dispora 2024–2026 Akan Ditelaah
Selain polemik anggaran olahraga, Heru MAKI menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempercepat penyiapan berkas terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) DIPA Dispora Jatim periode 2024–2026.
MAKI Jatim menyatakan akan menindaklanjuti data dan dokumen yang dihimpun melalui mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Apabila ditemukan bukti awal yang memadai, laporan tersebut direncanakan untuk disampaikan kepada lembaga berwenang, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Penting ditegaskan, rencana pelaporan maupun pengumpulan dokumen tersebut belum membuktikan adanya tindak pidana. Dugaan penyimpangan harus diuji melalui pemeriksaan dan proses hukum, dengan tetap memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang disebut.
Pemprov Jatim Perlu Memberikan Penjelasan Resmi
Sejumlah pemberitaan pada 10 November 2026 juga mengangkat informasi mengenai kemungkinan perubahan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027. Dalam laporan MCINEWS.ID, upaya konfirmasi kepada Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, belum memperoleh tanggapan hingga berita tersebut diterbitkan.
KanalSatu juga memberitakan bahwa pertanyaan mengenai rencana pengelolaan anggaran telah disampaikan kepada sejumlah pejabat terkait, tetapi kepastian mekanisme dan pihak pengelola masih membutuhkan penjelasan resmi.
Dengan demikian, publik masih menunggu keterangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai apakah rencana perubahan tersebut benar-benar akan dilaksanakan, apa dasar hukumnya, serta bagaimana kedudukan KONI Jatim setelah adanya keputusan gubernur.
Kejelasan itu diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi maupun ketidakpastian dalam persiapan olahraga prestasi.
Jangan Biarkan Persoalan Administrasi Mengganggu Masa Depan Atlet
Polemik antara mekanisme penganggaran dan mandat penyelenggaraan Porprov 2027 harus diselesaikan melalui penjelasan hukum dan koordinasi kelembagaan yang terbuka.
Dispora memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, sedangkan KONI mempunyai peran dalam ekosistem organisasi dan pembinaan olahraga prestasi. Pembagian tugas keduanya perlu dipastikan berjalan sesuai peraturan dan keputusan yang berlaku.
Pemerintah juga harus menjamin bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menghambat program latihan, seleksi atlet, pemenuhan kebutuhan cabang olahraga, maupun persiapan kontingen Jawa Timur.
Pada akhirnya, tujuan utama penyelenggaraan Porprov dan BK PON bukanlah mempertahankan kewenangan sebuah lembaga, melainkan memastikan atlet memperoleh pembinaan, fasilitas, dan kesempatan berkompetisi secara layak.
Heru MAKI menyatakan MAKI Jatim akan terus mengawal persoalan tersebut. Sementara itu, penjelasan resmi dari Gubernur, Sekdaprov, Bappeda, dan Dispora Jatim menjadi hal yang ditunggu agar polemik tidak berkembang menjadi ketidakpastian berkepanjangan.
Porprov 2027 harus dipersiapkan dengan kepastian hukum, anggaran yang transparan, dan koordinasi yang kuat. Jangan sampai tarik-menarik mekanisme birokrasi justru mengalihkan perhatian dari tujuan paling penting: menjaga prestasi dan masa depan atlet Jawa Timur (Red).
