SURABAYA, Jumat (7/8/2026) –PORTAL SATU ID Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi melalui rencana aksi unjuk rasa berskala besar di Kabupaten Jember. Aksi bertajuk “Fight For Justice – Seruan Perubahan, Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya” dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap sejumlah isu strategis yang dinilai memerlukan penjelasan terbuka serta penanganan sesuai ketentuan hukum.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.I.P., menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan implementasi hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dengan dua titik utama, yakni Pendopo/Kantor Bupati Jember dan Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Jember. Surat pemberitahuan kegiatan telah disampaikan kepada Kapolres Jember melalui Kasat Intelkam sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme penyampaian pendapat di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan.
Heru Satriyo menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar aksi demonstrasi, melainkan panggilan moral agar penyelenggara pemerintahan semakin terbuka kepada masyarakat dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
> “Fight For Justice bukan hanya slogan. Ini adalah komitmen moral untuk terus mengawal kepentingan rakyat. MAKI Jatim akan tetap berada di garis depan memperjuangkan transparansi anggaran, akuntabilitas penyelenggara negara, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu demi terwujudnya pemerintahan yang bersih,” tegas Heru Satriyo.
Dalam aksi tersebut, MAKI Jatim mengangkat tiga isu utama yang akan menjadi fokus penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Isu pertama adalah desakan agar Pemerintah Kabupaten Jember memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana total utang daerah sebesar Rp786,573 miliar. Menurut MAKI Jatim, setiap kebijakan fiskal yang berdampak terhadap keuangan daerah harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan, tujuan penggunaan anggaran, manfaat, risiko, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Heru Satriyo menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari prinsip pemerintahan yang baik sehingga masyarakat dapat mengawasi setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah.
“Kami meminta transparansi penuh terkait rencana total utang daerah. Kebijakan fiskal menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Selain persoalan utang daerah, MAKI Jatim juga akan meminta klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang. Organisasi tersebut mendorong adanya keterbukaan mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurut Heru, penjelasan yang terbuka merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan sekaligus memastikan seluruh kegiatan yang melibatkan aparatur pendidikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mendorong adanya penjelasan yang terbuka mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan objektif,” katanya.
Fokus ketiga yang akan disuarakan MAKI Jatim adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Provinsi (BPOPP) SMA/SMK Swasta se-Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional apabila terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
MAKI Jatim menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan bidang strategis yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Heru Satriyo menekankan bahwa seluruh materi aspirasi yang dibawa dalam aksi merupakan bentuk dorongan agar setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum oleh instansi yang berwenang, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sebagai bentuk keseriusan, sekitar 600 peserta aksi yang terdiri atas pengurus dan anggota MAKI Jatim bersama elemen Laskar Jahanam dijadwalkan mengikuti demonstrasi tersebut. Massa akan menggunakan satu unit truk trailer lengkap dengan sistem suara, 12 kendaraan roda empat, serta sekitar 300 sepeda motor sebagai sarana mobilisasi menuju lokasi aksi.
Koordinator aksi akan dipimpin langsung oleh Heru Satriyo bersama Dwi Agus dari Laskar Jahanam.
Heru memastikan seluruh rangkaian kegiatan akan dilaksanakan secara tertib, damai, dan menghormati ketentuan hukum. Seluruh peserta juga diimbau menjaga ketertiban umum, menghindari tindakan provokatif, serta mengedepankan penyampaian aspirasi secara santun sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara.
Menurutnya, demonstrasi merupakan instrumen demokrasi yang sah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya.
MAKI Jatim berharap Pemerintah Kabupaten Jember, instansi terkait, serta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap berbagai isu yang menjadi aspirasi masyarakat dan menyampaikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing. Organisasi tersebut juga mendorong agar setiap dugaan penyimpangan yang disampaikan masyarakat diproses secara profesional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi MAKI Jatim, pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui transparansi pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas penyelenggara negara, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Melalui aksi “Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya”, MAKI Jatim menegaskan tekadnya untuk terus menjadi bagian dari kontrol sosial dalam mengawal kepentingan publik, memperkuat budaya antikorupsi, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat luas (Red).
