JEMBER, Minggu (9/8/2026) —PORTAL SATU ID Sikap MAKI Jawa Timur terhadap rencana pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jember senilai lebih dari Rp785 miliar berubah setelah organisasi tersebut memperoleh penjelasan langsung dari Bupati Jember, Gus Fawaid.
MAKI Jatim resmi membatalkan rencana aksi demonstrasi akbar yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung Senin (10/8/2026). Keputusan itu diambil setelah Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satriyo, melakukan dialog dengan Bupati Jember di Pendopo Kabupaten Jember, Minggu (9/8/2026), sekitar pukul 11.25 WIB.
Pembatalan tersebut bukan keputusan spontan.
Sebelumnya, MAKI Jatim telah menyiapkan berbagai kekuatan untuk menggelar aksi, termasuk mobil komando berupa truk trailer 40 feet yang secara khusus didatangkan dari Surabaya.
Namun setelah mendapatkan penjelasan mengenai kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan serta rencana pengajuan pembiayaan daerah, MAKI Jatim memilih menempatkan kepentingan masyarakat Jember sebagai prioritas.
Bukan sekadar utang, ada target pembangunan yang harus dikejar
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawaid memaparkan alasan pemerintah daerah mengajukan pembiayaan lebih dari Rp785 miliar.
Menurut penjelasan Bupati, kemampuan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember untuk pelaksanaan program tahun anggaran 2027 dinilai belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan yang dianggap mendesak.
Melalui program Bunga Desaku dan Wadul Gus’e, pemerintah daerah mencatat kebutuhan penanganan infrastruktur jalan desa yang mencapai sekitar 16.000 titik.
Selain persoalan jalan, kebutuhan penerangan jalan juga menjadi pekerjaan besar.
Pemkab Jember disebut menargetkan pemasangan lampu penerangan jalan umum pada sekitar 15.000 titik.
Di sektor kesehatan, kebutuhan pembangunan dinilai tidak kalah mendesak.
RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung disebut membutuhkan tambahan ruang rawat inap baru karena tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) telah mencapai 100 persen.
Dengan demikian, pembangunan jalan desa, penerangan jalan serta penambahan kapasitas pelayanan rawat inap di dua rumah sakit menjadi empat indikator utama yang ingin direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
PT SMI menjadi opsi pembiayaan
Untuk mengejar target tersebut, Pemkab Jember mempertimbangkan pengajuan pembiayaan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang berada dalam ekosistem Kementerian Keuangan.
Gus Fawaid menjelaskan, pembiayaan tersebut menjadi salah satu alternatif untuk menutup keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai target pembangunan.
Menurutnya, rencana tersebut memperoleh respons positif karena Pemkab Jember dinilai menunjukkan peningkatan kapasitas pendapatan daerah.
PAD Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2025 disebut mengalami peningkatan hingga 124 persen.
Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah.
Bupati juga menyampaikan kepada Heru Satriyo mengenai konsep pengembalian pembiayaan.
Menurut penjelasan tersebut, strategi pengembalian akan dirancang dengan memperhitungkan kemampuan APBD sehingga tidak mengganggu pembiayaan rutin maupun pelayanan publik.
MAKI: kalau untuk rakyat, harus didukung
Setelah mendengar pemaparan tersebut, Heru Satriyo menyatakan MAKI Jatim memilih membatalkan aksi.
Menurutnya, apabila pemerintah daerah benar-benar berupaya mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, maka kebijakan tersebut harus dilihat secara objektif.
“Ketika pemimpin daerah berupaya keras mencari jalan keluar demi memenuhi kebutuhan nyata masyarakat di bidang infrastruktur dan kesehatan, sudah selayaknya kita berikan dukungan maksimal, bukan justru menghambat,” tegas Heru dalam keterangan persnya setelah pertemuan.
Heru menilai penjelasan langsung dari Bupati memberikan perspektif yang lebih lengkap mengenai alasan di balik rencana pembiayaan tersebut.
Dengan dasar itu, MAKI Jatim memutuskan untuk tidak melaksanakan aksi yang sebelumnya dijadwalkan Senin (10/8/2026).
Namun, pembatalan demonstrasi tidak berarti MAKI Jatim menghentikan fungsi pengawasan.
Justru, MAKI menyatakan akan mengawal proses pembangunan dan penggunaan anggaran secara ketat.
Dukungan bukan cek kosong
Heru menegaskan, dukungan MAKI Jatim terhadap kebijakan pemerintah daerah bukan berarti memberikan ruang tanpa kontrol.
Menurutnya, setiap rupiah pembiayaan harus dapat ditelusuri peruntukannya.
Pembangunan jalan harus benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan.
Pemasangan penerangan jalan harus memberikan manfaat nyata.
Penambahan ruang rawat inap harus mampu menjawab persoalan tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan.
Dan seluruh proses penganggaran serta pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
«“Kita sudahi polemik tak berdasar yang beredar, mari kita bersama-sama mengawal agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ajak Heru.»
Sikap tersebut sekaligus menjadi respons MAKI Jatim terhadap berbagai informasi dan opini yang berkembang di media sosial.
MAKI meminta masyarakat melihat persoalan secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan informasi.
Trailer 40 kaki batal turun, pengawasan justru dimulai
Dengan dibatalkannya aksi, mobil komando truk trailer 40 kaki yang telah disiapkan dari Surabaya tidak jadi digunakan untuk mengawal demonstrasi.
Namun, perubahan strategi tersebut bukan berarti MAKI Jatim mundur dari persoalan.
Aksi lapangan digantikan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.
MAKI Jatim menyatakan akan melihat apakah rencana pembiayaan tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan yang dijanjikan.
Bagi MAKI, keberhasilan kebijakan bukan diukur dari seberapa besar pembiayaan yang berhasil diperoleh.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat akhirnya mendapatkan jalan desa yang lebih baik, penerangan jalan yang memadai, serta fasilitas rumah sakit yang mampu menampung kebutuhan pasien.
Dengan kata lain, MAKI Jatim membatalkan demontrasi, tetapi tidak membatalkan fungsi kontrol.
2030 disebut sebagai peluang politik Gus Fawaid
Di penghujung keterangannya, Heru Satriyo juga menyinggung capaian pemerintahan Gus Fawaid selama memimpin Jember.
Menurutnya, berbagai indikator keberhasilan yang ditunjukkan pemerintah daerah dapat menjadi modal politik apabila Gus Fawaid kelak mengambil peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2030.
Namun, sebelum berbicara mengenai kontestasi politik tersebut, Heru menilai pemerintah daerah harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kebijakan pembangunan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kini, rencana pembiayaan lebih dari Rp785 miliar memasuki fase yang berbeda.
MAKI Jatim tidak lagi menyiapkan mobil komando untuk menekan pemerintah dari jalanan. Sebaliknya, organisasi tersebut menyatakan akan berdiri di sisi masyarakat untuk memastikan setiap rupiah pembiayaan benar-benar berubah menjadi pembangunan yang nyata, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat Jember, ujian sebenarnya bukan lagi sekadar apakah utang Rp785 miliar itu disetujui atau tidak.
Ujian sesungguhnya adalah apakah pembiayaan tersebut mampu menjawab kebutuhan 16.000 titik jalan desa, 15.000 titik penerangan, serta kebutuhan ruang rawat inap dua rumah sakit tanpa berubah menjadi beban baru bagi APBD di kemudian hari (Red).
