SURABAYA, Senin 10 Agustus 2026 –PORTAL SATU ID Penghargaan bergengsi Dwija Praja Nugraha yang diserahkan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) kepada Gubernur Jawa Timur Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., pada Sabtu (8/8/2026) di Surabaya, mendapat sambutan apresiatif sekaligus pesan mendalam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinasi Wilayah Jawa Timur.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur Heru Satriyo, S.Ip., bersama seluruh jajaran pengurus dan staf menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas pencapaian tersebut. Namun bagi MAKI Jatim, penghargaan ini bukan sekadar seremoni penghormatan kepada seorang pemimpin daerah. Lebih dari itu, penganugerahan yang diberikan sebagai pengakuan atas perhatian dan komitmen memuliakan guru serta memajukan pendidikan di Jawa Timur justru harus menjadi titik balik untuk membuktikan penghargaan itu tidak hanya tampak di atas kertas.
Bukan Garis Akhir, Melainkan Titik Awal Pembuktian
MAKI Jatim menegaskan penghargaan ini seharusnya memacu semangat memperkuat perhatian terhadap sektor pendidikan secara menyeluruh. Kemajuan pendidikan tidak bisa hanya diukur dari selesainya pembangunan gedung atau tersedianya sarana prasarana semata. Pendidikan yang bermutu membutuhkan ruang yang luas bagi guru untuk berkembang, peningkatan kualitas proses belajar-mengajar yang berkelanjutan, serta jaminan kesetaraan akses bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkeadilan.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kepedulian mendalam terhadap nasib guru, kualitas proses belajar mengajar, serta masa depan generasi penerus bangsa,” tegas Heru Satriyo.
Artinya, penghargaan ini bukan garis akhir pengabdian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan janji-janji yang tersirat di balik pengakuan tersebut.
Pendidikan Bermutu Harus Dijaga Tata Kelolanya
Sebagai garda pengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, MAKI Jatim mengingatkan: kemajuan pendidikan tidak akan pernah tercapai sepenuhnya tanpa ditopang tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Anggaran pendidikan yang besar tidak akan berarti tanpa perencanaan yang tepat sasaran, pengelolaan yang jujur, serta pengawasan yang kuat dan tidak kompromi.
MAKI Jatim meminta agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar sampai kepada yang berhak meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki mutu pengajaran, dan membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh pelajar di Jawa Timur. Jangan sampai penghargaan yang diterima ternyata tidak sejalan dengan pengelolaan anggaran yang masih menyisakan celah ketidakjelasan dan ketidakadilan.
Jangan Berhenti pada Seremoni
MAKI Jatim berharap penghargaan ini tidak berhenti menjadi cerita sesaat setelah upacara selesai. Penghargaan yang diberikan organisasi profesi guru ini harus diterjemahkan menjadi langkah nyata: memperkuat kompetensi guru, memeratakan kualitas pendidikan hingga ke pelosok desa, serta membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul dan berkarakter.
Pengelolaan program pendidikan pun harus senantiasa dikawal dengan prinsip transparansi. Penghormatan kepada guru tidak cukup hanya diucapkan dalam pidato dan tulisan di piala penghargaan, melainkan harus dibuktikan dengan kebijakan yang adil, anggaran yang terbuka pengelolaannya, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Penghargaan harus diterjemahkan menjadi komitmen. Dan komitmen harus diwujudkan melalui kebijakan nyata,” tegas Heru Satriyo menutup pernyataannya.
MAKI Jatim pun mendoakan agar Ibu Gubernur senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keteguhan hati dalam memimpin Jawa Timur. Sambil terus mengumandangkan pesan yang menjadi harapan bersama:
“Guru Dimuliakan, Pendidikan Dikuatkan, Integritas Ditegakkan, Jawa Timur Semakin Hebat!”
Selamat dan sukses atas diraihnya penghargaan Dwija Praja Nugraha. Semoga pengakuan ini senantiasa mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, transparan, berintegritas, dan tanpa kompromi terhadap kepentingan rakyat (Dd).
