Portalsatu
MOJOKERTO — Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) pada malam hari di wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, menjadi sorotan setelah tim awak media bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan klarifikasi di lapangan terkait dugaan pengisian BBM secara berulang.
Berdasarkan keterangan lokasi pada dokumentasi GPS Map Camera, pengambilan gambar dilakukan di kawasan Jalan Raya Ngabar, Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 23.17 WIB.
Sorotan ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, serta pentingnya memastikan penyalurannya tepat sasaran. Terlebih, masyarakat kerap mengeluhkan antrean panjang dan ketersediaan BBM jenis Pertalite di sejumlah titik.
*Pengisian Berulang Dipertanyakan, Pengawasan Jangan Sampai Kecolongan.*
Saat melakukan klarifikasi, tim awak media bersama sejumlah ormas mempertanyakan aktivitas pengisian BBM yang diduga dilakukan lebih dari dua kali.
Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan data transaksi, rekaman CCTV, serta keterangan resmi pihak pengelola SPBU.
Tim kemudian berhasil menemui beberapa petugas yang bertanggung jawab di lokasi. Mereka menyampaikan bahwa saat itu baru terjadi pergantian sif sehingga belum dapat memberikan penjelasan terperinci.
“Kalau terkait yang panjenengan tanyakan, kami tidak tahu-menahu karena baru pergantian sif tiga. Monggo besok panjenengan bisa menemui pimpinan SPBU dan penegak hukum setempat,” ujar salah seorang petugas, sebagaimana disampaikan kepada tim di lapangan.
Pernyataan tersebut belum menjawab secara menyeluruh pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan pengisian BBM berulang. Karena itu, klarifikasi lanjutan kepada pimpinan SPBU diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas yang dipersoalkan sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM atau justru mengandung indikasi pelanggaran.
*Jangan Asal Menyimpulkan, Data Transaksi Harus Dibuka.*
Pengisian BBM subsidi pada malam hingga dini hari dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Demikian pula, pengisian lebih dari satu kali otomatis membuktikan tindak pidana apalagi jenis BBM subsidi.
Diduga ditemukan indikasi menyalahgunakan BBM bersubsidi pertalite, yang melanggar ketentuan, aparat penegak hukum dan instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti.
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
*Pertalite Langka dan Antrean Panjang, Publik Menunggu Ketegasan.*
Di tengah keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan ketersediaan Pertalite, pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Setiap indikasi penyimpangan perlu ditelusuri secara transparan agar hak masyarakat untuk memperoleh BBM subsidi sesuai ketentuan tidak dirugikan.
Tim awak media menyatakan akan meminta klarifikasi lanjutan kepada pimpinan SPBU serta menyampaikan hasil temuan lapangan kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum (APH) untuk ditelaah sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari pimpinan SPBU mengenai dugaan pengisian berulang tersebut masih ditunggu. Belum ada kesimpulan bahwa pihak SPBU maupun pengendara yang berada di lokasi telah melakukan pelanggaran.
BBM subsidi bukan sekadar komoditas yang dijual di pompa pengisian; distribusinya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika pengawasan berjalan baik, data transaksi semestinya dapat membantu menjelaskan setiap dugaan secara objektif. Jika ditemukan penyimpangan, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tidak terbukti ada pelanggaran, fakta itu juga harus disampaikan secara terbuka.
Pergantian sif tidak boleh menjadi akhir dari klarifikasi. Pimpinan SPBU, instansi pengawas, dan APH perlu memastikan persoalan ini diperiksa secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta.
*Pertanyaan kritisnya sederhana: *
Apakah pengawasan distribusi BBM subsidi sudah benar-benar berjalan, dan mampukah pihak terkait menjelaskan dugaan tersebut dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan?
Jawabannya harus datang melalui pemeriksaan yang jelas, bukan sekadar pernyataan singkat.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan dokumentasi dan keterangan awal di lapangan. Hak jawab dan klarifikasi dari pimpinan SPBU serta pihak terkait tetap terbuka untuk dimuat secara berimbang.
Jurnalis Imam/tim
