Portalsatu.id
MOJOKERTO, 4 November 2026 — Disiplin aparatur desa kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada Pemerintah Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kepala Desa (Kades) Jolotundo, Subiantoro, S.E., menjadi perhatian setelah muncul informasi dari sumber yang dihimpun awak media mengenai dugaan ketidakhadirannya di kantor desa saat jam kerja.
Informasi tersebut memantik pertanyaan serius: apakah pelayanan publik di Desa Jolotundo telah berjalan optimal, atau justru terkendala karena kepala desa sulit ditemui saat masyarakat membutuhkan pelayanan dan kepastian informasi?
Berdasarkan keterangan salah satu sumber kepada tim redaksi, upaya awak media untuk menemui kepala desa di kantor desa disebut telah dilakukan beberapa kali. Namun, menurut sumber tersebut, upaya itu belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan dikabarkan sedang memiliki urusan di luar kantor.
“Kami sudah beberapa kali mencoba menemui beliau di kantor desa, tetapi belum berhasil. Informasi yang kami terima, beliau sedang ada urusan di luar,” ujar sumber tersebut kepada tim redaksi.
Sumber itu juga menduga ketidakhadiran kepala desa berkaitan dengan kegiatan lain di luar tugas pemerintahan desa. Namun, dugaan mengenai kegiatan tersebut belum terverifikasi secara independen dan masih memerlukan penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan.
*Bukan Sekadar Soal Kehadiran, Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dipertanyakan.*
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan seorang kepala desa di kantor. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan masyarakat tidak terhambat, dan akses informasi publik tetap terbuka.
Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga. Karena itu, disiplin kerja dan kemudahan masyarakat mengakses pelayanan menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan desa.
Jika ketidakhadiran pejabat berlangsung berulang kali tanpa kejelasan, kondisi tersebut patut dievaluasi. Terlebih, kantor desa merupakan salah satu pintu utama masyarakat untuk mengurus administrasi, menyampaikan pengaduan, serta memperoleh informasi mengenai kebijakan dan program desa.
Meski demikian, ketidakhadiran kepala desa pada saat tertentu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Perlu dipastikan apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kantor, memiliki izin atau alasan yang sah, serta apakah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan melalui perangkat desa.
*UU Desa Menjadi Dasar Evaluasi, Bukan Vonis Sebelum Pemeriksaan.*
Secara hukum, tanggung jawab kepala desa antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Pasal 26 mengatur tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Pasal 27 mengatur kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran kewajiban, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme evaluasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan serta aturan yang berlaku.
Ketentuan teknis mengenai hari kerja, jam pelayanan, dan absensi aparatur desa juga perlu diperiksa berdasarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang berlaku di Kabupaten Mojokerto.
Dengan demikian, dugaan ketidakdisiplinan perlu diuji melalui data kehadiran, keterangan resmi, kondisi pelayanan, dan pemeriksaan pihak berwenang. Sebutan “korupsi waktu” tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kesimpulan tindak pidana korupsi tanpa dasar pembuktian hukum yang memadai.
*Camat Jetis dan DPMD Diminta Tidak Tutup Mata.*
Munculnya informasi mengenai dugaan ketidakhadiran kepala desa tersebut menjadi alasan bagi pihak terkait untuk melakukan klarifikasi secara objektif.
Kecamatan Jetis sebagai unsur pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, diharapkan dapat memastikan apakah pelaksanaan tugas dan pelayanan di Desa Jolotundo telah berjalan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan dapat mencakup jadwal pelayanan, data kehadiran, pelaksanaan tugas di luar kantor, serta mekanisme pelayanan ketika kepala desa tidak berada di tempat. Langkah ini penting agar persoalan tidak berhenti pada kabar yang beredar, melainkan mendapatkan jawaban berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, kepala desa juga berhak memberikan penjelasan atas informasi yang diarahkan kepadanya sebelum kesimpulan ditarik ke ruang publik.
*Klarifikasi Kades Subiantoro Masih Dinantikan.*
Hingga berita ini disusun, tim redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari Kepala Desa Jolotundo, Subiantoro, S.E., terkait informasi dugaan ketidakhadiran selama jam kerja dan keterangan mengenai kegiatan di luar kantor. Konfirmasi kepada pihak Kecamatan Jetis dan DPMD Kabupaten Mojokerto juga masih diupayakan.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan, termasuk apabila terdapat agenda kedinasan, izin, atau alasan lain yang dapat menerangkan kondisi tersebut. Keterangan resmi itu penting untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang kepala desa bukan hanya terletak pada jabatan yang diemban, melainkan juga pada tanggung jawab, keterbukaan, dan kepastian pelayanan yang dirasakan masyarakat. Ketika pertanyaan mengenai kedisiplinan mulai muncul, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar kabar, melainkan klarifikasi yang terang dan dapat diuji.
Jurnalis: Imam Kuceh/tim
