BANYUWANGI –PORTAL SATU ID Bantahan petinggi di lingkungan Kabupaten Banyuwangi berinisial M terkait dugaan penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai yang disebut mencapai Rp70 miliar ternyata tidak menghentikan langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Sebaliknya, persoalan tersebut justru menjadi perhatian lebih lanjut untuk memastikan kejelasan tata kelola, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana CSR yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Pihak berinisial M sebelumnya telah memberikan klarifikasi secara langsung kepada Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, melalui pesan WhatsApp. Dalam komunikasinya, M secara tegas membantah pernah menerima dana CSR sebagaimana informasi yang berkembang dalam pemberitaan sebelumnya.
Menariknya, meskipun membantah tudingan tersebut, M justru mempersilakan MAKI Jatim untuk melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Klarifikasi tersebut menjadi perkembangan penting dalam persoalan yang kini mulai mendapat perhatian publik. Sebab, permasalahan dana CSR bukan sekadar menyangkut benar atau tidaknya informasi mengenai penerimaan oleh individu tertentu, melainkan juga menyangkut transparansi pengelolaan dana, sumber pendanaan, mekanisme distribusi, hingga pertanggungjawaban pemanfaatannya.
Menanggapi bantahan tersebut, Heru Satriyo menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak akan membangun langkah maupun kesimpulan berdasarkan kabar burung, asumsi, atau sekadar perbincangan tanpa dasar yang jelas.
Menurutnya, setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan persoalan keuangan maupun tata kelola dana publik dan dana sosial harus diuji melalui penelusuran yang terukur, didukung dokumen, data, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Heru bahkan menyampaikan pernyataan tegas yang menggambarkan prinsip kerja organisasi yang dipimpinnya.
“Insya Allah MAKI Jatim bukanlah kumpulan orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi dan membahas serta berbicara ‘tembung jarene’ yang tidak jelas juntrungannya dan hanya berbasis asumsi dan opini pribadi saja,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa MAKI Jatim tidak ingin terjebak dalam polemik saling membantah maupun saling menyampaikan klaim tanpa pembuktian.
Bagi MAKI Jatim, kebenaran harus ditemukan melalui fakta. Apabila memang tidak terdapat persoalan dalam pengelolaan dana CSR, maka dokumen dan mekanisme administrasi yang benar semestinya dapat memberikan penjelasan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila dalam penelusuran ditemukan indikasi ketidaksesuaian, tentu harus ada langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di akhir tanggapannya, Heru memberikan isyarat bahwa penelusuran persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi melalui komunikasi pribadi.
“Bismillah, catat tanggal mainnya nanti,” pungkasnya.
### Dana CSR Rp70 Miliar, Dari Mana Sumbernya dan Bagaimana Penyalurannya?
Informasi mengenai dugaan aliran dana CSR yang disebut-sebut mencapai Rp70 miliar menjadi salah satu aspek yang tengah menjadi perhatian MAKI Jatim.
Besaran nilai tersebut tentu memerlukan penjelasan yang komprehensif, terutama menyangkut asal-usul dana, perusahaan atau lembaga yang memberikan kontribusi, pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, serta ke mana dana tersebut disalurkan.
Sejumlah aspek mendasar perlu ditelusuri untuk memperoleh gambaran utuh mengenai tata kelola dana CSR di Banyuwangi.
Di antaranya, sumber dan total penghimpunan dana CSR, mekanisme kerja sama dengan perusahaan pemberi, proses pengumpulan dan penyaluran, rekening yang digunakan, pihak-pihak yang memiliki kewenangan, hingga laporan realisasi penggunaan dana.
Tidak kalah penting adalah memastikan apakah penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penelusuran juga perlu didukung dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui proses pengelolaannya.
Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berhenti pada pertanyaan mengenai siapa menerima atau tidak menerima dana, tetapi juga menyangkut bagaimana keseluruhan sistem pengelolaan CSR tersebut dijalankan.
Bantahan M Harus Dihormati, Namun Transparansi Tetap Menjadi Keharusan
MAKI Jatim tentunya harus menghormati hak M untuk menyampaikan bantahan dan memberikan klarifikasi atas informasi yang menyangkut dirinya.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Tidak boleh ada pihak yang dianggap menerima ataupun menyalahgunakan dana CSR sebelum terdapat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, bantahan tersebut juga tidak serta-merta menutup ruang penelusuran terhadap persoalan tata kelola dana CSR secara keseluruhan.
Terlebih, M sendiri telah mempersilakan MAKI Jatim untuk menelusuri persoalan tersebut. Sikap ini dapat menjadi kesempatan untuk menguji informasi yang berkembang secara objektif dan profesional.
Jika seluruh pengelolaan dana CSR telah berjalan sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen dan data pendukung akan menjadi sarana penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, hasil penelusuran perlu disampaikan kepada instansi berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum.
### MAKI Jatim: Bukan Sekadar Pernyataan, Publik Menunggu Pembuktian
Persoalan dana CSR pada dasarnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan pertanggungjawaban merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun yang terlibat dalam pengelolaannya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan MAKI Jatim dalam menelusuri informasi dugaan aliran dana CSR senilai Rp70 miliar tersebut.
Apakah seluruh informasi yang berkembang nantinya dapat dijelaskan melalui dokumen dan bukti transaksi? Siapa saja pihak yang memiliki kewenangan dalam mekanisme pengelolaannya? Dan apakah realisasi penggunaan dana benar-benar sesuai dengan tujuan program tanggung jawab sosial perusahaan?
Seluruh pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan fakta, bukan spekulasi.
Satu hal yang menjadi penegasan, MAKI Jatim menyatakan tidak akan berhenti hanya karena muncul bantahan dari salah satu pihak. Namun, setiap langkah tetap harus mengedepankan kehati-hatian, profesionalitas, keberimbangan informasi, serta penghormatan terhadap hak jawab seluruh pihak terkait.
Bagi Heru Satriyo, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling keras membantah atau siapa yang paling lantang berbicara. Kuncinya adalah bukti. Sebab, dalam penelusuran sebuah dugaan persoalan, fakta dan dokumenlah yang pada akhirnya harus menjawab semuanya.
MAKI Jatim Tak Akan Lelah Mengejar Matahari (Red).
