SIDOARJO – PORTAL SATU ID Komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam mempercepat transformasi pelayanan publik terus diwujudkan melalui pengawasan langsung terhadap kualitas layanan di lapangan. Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, bersama Tenaga Ahli Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rahmad Wahyudi, ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jawa Timur, Senin (27/7/2026).
Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan jajaran daerah dalam memastikan seluruh pelayanan keimigrasian maupun pemasyarakatan berjalan sesuai standar operasional, mengedepankan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Agenda diawali dengan peninjauan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda. Rombongan melakukan observasi secara menyeluruh terhadap proses pelayanan keimigrasian, mulai dari pemeriksaan dokumen perjalanan, mekanisme pelayanan kepada pengguna jasa, hingga kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, humanis, dan sesuai standar pelayanan publik.
Monitoring tersebut menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan yang dilakukan Kemenimipas untuk memastikan reformasi birokrasi benar-benar diimplementasikan di seluruh lini pelayanan. Pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan berintegritas dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya. Di lokasi ini, Kusnali mendampingi Abdullah Rasyid dan Rahmad Wahyudi meninjau secara langsung proses layanan pembimbingan kemasyarakatan yang diberikan kepada para klien pemasyarakatan.
Selain mengamati mekanisme pelayanan, rombongan juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program pembimbingan guna memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi, menjunjung tinggi hak-hak klien pemasyarakatan, serta mengedepankan prinsip pelayanan yang profesional dan berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut mengikuti pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas usulan program integrasi bagi warga binaan. Sidang TPP merupakan bagian penting dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara objektif melalui penilaian terhadap perilaku, perkembangan pembinaan, serta pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai bagian dari pendekatan pelayanan yang humanis, Abdullah Rasyid dan Rahmad Wahyudi juga berdialog secara langsung dengan sejumlah klien pemasyarakatan. Dialog tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah untuk mendengarkan pengalaman penerima layanan, menyerap aspirasi, sekaligus memperoleh berbagai masukan yang akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan pemasyarakatan di masa mendatang.
Kunjungan kerja berlanjut ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Di lokasi tersebut, rombongan meninjau sejumlah fasilitas utama, mulai dari area dapur, blok hunian, fasilitas pendukung, hingga bengkel kerja warga binaan yang menjadi pusat pelaksanaan program pembinaan kemandirian.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana tetap memenuhi standar kelayakan, mendukung keamanan serta kenyamanan warga binaan, sekaligus menjadi wadah pengembangan keterampilan produktif sebagai bekal reintegrasi sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari perubahan sistem administrasi, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pelayanan yang berkualitas harus terus ditingkatkan melalui kerja yang profesional, humanis, dan responsif. Layanan yang berkualitas harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan kita dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tegas Abdullah Rasyid.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menilai kunjungan kerja pimpinan Kemenimipas merupakan momentum strategis untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis.
Menurutnya, arahan dari pimpinan pusat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat integritas organisasi, menyempurnakan kualitas pelayanan, serta memastikan seluruh program pembinaan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Arahan dari pimpinan pusat menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan seluruh program pembinaan berjalan secara optimal,” ujar Kusnali.
Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara langsung tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda besar transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi program pembinaan warga binaan, serta pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, inovasi, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jawa Timur, memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kemenimipas, serta mendorong terwujudnya sistem pelayanan publik yang modern, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan pemerintah (Dd).
