KEDIRI, JAWA TIMUR —PORTAL SATU ID Informasi mengenai dugaan aktivitas sabung ayam di Dusun Tangkilan, Desa Padangan, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi perhatian Tim Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI). Lembaga tersebut meminta Polsek Pagu dan Polres Kediri memberikan klarifikasi resmi terkait langkah pengawasan serta penanganan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sorotan ini bermula dari informasi warga sekitar yang menyebut adanya aktivitas sabung ayam di lokasi tersebut dan menduga kegiatan itu berkaitan dengan praktik perjudian. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Investigasi LP3-NKRI melakukan penelusuran lapangan untuk mencocokkan laporan masyarakat dengan kondisi yang ditemukan di lokasi.
Berdasarkan keterangan tim, hasil penelusuran disebut menguatkan informasi awal mengenai adanya aktivitas sabung ayam. Lokasi tersebut bahkan digambarkan kerap didatangi orang-orang, sehingga memunculkan perhatian dan pertanyaan dari masyarakat mengenai kegiatan yang berlangsung di sana.
Meski demikian, keberadaan aktivitas sabung ayam tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana perjudian. Dugaan taruhan uang maupun unsur pelanggaran hukum lainnya masih harus diperiksa dan dibuktikan oleh aparat penegak hukum melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan Aparat Menjadi Perhatian
Berkembangnya informasi mengenai aktivitas tersebut turut memunculkan pertanyaan publik tentang efektivitas pengawasan dan tindak lanjut aparat di wilayah Kecamatan Pagu.
LP3-NKRI memandang bahwa setiap informasi masyarakat yang berpotensi berkaitan dengan pelanggaran hukum perlu ditangani secara profesional, objektif, dan transparan. Kejelasan mengenai langkah aparat dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi.
Namun, dugaan pembiaran oleh aparat tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang memadai. Karena itu, klarifikasi resmi dari kepolisian diperlukan untuk menjelaskan apakah informasi tersebut telah diterima, apakah pemantauan atau penyelidikan sudah dilakukan, serta bagaimana perkembangan penanganannya apabila memang terdapat proses yang berjalan.
Bagi LP3-NKRI, keterbukaan informasi yang dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum merupakan bagian penting dari akuntabilitas pelayanan publik dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Empat Poin Klarifikasi Diajukan kepada Polsek Kayen kidul dan Polres Kediri
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, Tim Investigasi LP3-NKRI meminta penjelasan resmi dari Polsek Pagu dan Polres Kediri mengenai dugaan aktivitas sabung ayam di Dusun Tangkilan, Desa Padangan.
Ada empat pokok persoalan yang menjadi perhatian lembaga tersebut.
Pertama, apakah kepolisian telah menerima laporan, informasi, atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan aktivitas sabung ayam di lokasi itu.
Kedua, apakah aparat telah melakukan pemantauan, pemeriksaan, atau penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perjudian.
Ketiga, apabila penanganan telah dilakukan, langkah apa yang sudah ditempuh sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk memverifikasi informasi masyarakat dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.
LP3-NKRI berharap pertanyaan tersebut memperoleh jawaban yang jelas dan proporsional. Klarifikasi diperlukan bukan untuk mendahului proses hukum, melainkan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar mendapat perhatian sebagaimana mestinya dan tidak berhenti pada spekulasi publik.
Penegakan Hukum Harus Objektif dan Tidak Tebang Pilih
LP3-NKRI menegaskan bahwa kegiatan pemantauan dan investigasi merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan penegakan hukum. Pengawasan masyarakat, menurut lembaga tersebut, diharapkan dapat mendorong pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan umum.
Apabila pemeriksaan aparat nantinya menemukan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran hukum, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, secara objektif dan tanpa tebang pilih. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu menjadi dasar untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Prinsip tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berjalan berdasarkan informasi yang berkembang, tetapi juga bertumpu pada alat bukti, keterangan saksi, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan persoalan ini tetap harus memperoleh perlakuan yang adil. Asas praduga tak bersalah wajib dihormati sampai terdapat hasil pemeriksaan dan proses hukum yang memberikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab Tetap Terbuka
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, LP3-NKRI membuka ruang bagi Polsek kayen kidul, Polres Kediri, Pemerintah Desa Padangan, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, tanggapan, dan hak jawab atas informasi tersebut.
Keterangan resmi dari pihak berwenang diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai status pengawasan dan langkah penanganan yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, publik tidak hanya menerima informasi dari satu pihak, tetapi juga memperoleh gambaran yang lebih lengkap berdasarkan keterangan yang dapat diverifikasi.
Hingga terdapat klarifikasi resmi dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan perjudian sabung ayam maupun dugaan pembiaran aparat tetap harus ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
LP3-NKRI menegaskan bahwa tujuan pemantauan tersebut adalah mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus ditentukan melalui pemeriksaan yang profesional, bukan melalui asumsi ataupun kesimpulan sepihak (Red).
