SURABAYA – PORTAL SATU ID Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mulai didorong masuk dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah berkembangnya dinamika politik terkait kabar rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, menilai Khofifah merupakan figur yang layak diperhitungkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Heru bahkan meminta Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar tidak mengabaikan nama Khofifah dalam pembahasan mengenai kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Menurut Heru, Khofifah mempunyai modal kepemimpinan yang kuat, mulai dari pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok masyarakat, hingga posisi strategis Jawa Timur dalam peta politik nasional.
Dorongan tersebut muncul setelah berkembangnya informasi mengenai pembahasan kemungkinan penggantian Wakil Presiden. Dalam keterangan yang dikutip dari pemberitaan mengenai pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, disebutkan adanya permintaan agar Presiden Prabowo menyiapkan dua nama kandidat untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas dan dukungan politik untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Khofifah Dinilai Punya Pengalaman dan Kekuatan Representasi
Heru menilai Khofifah bukan sosok baru dalam kepemimpinan nasional. Pengalamannya memimpin Jawa Timur selama dua periode menjadi salah satu alasan utama mengapa namanya dianggap pantas masuk dalam pertimbangan.
Jawa Timur, menurut Heru, memiliki posisi penting karena kekuatan demografi, sosial, ekonomi, serta pengaruh politiknya yang tidak bisa dipisahkan dari konstelasi nasional.
Selain pengalaman pemerintahan, Khofifah juga dinilai mempunyai kedekatan kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah Indonesia.
Bagi Heru, latar belakang tersebut dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat. Khofifah dipandang berpotensi menjadi jembatan yang memperkuat hubungan pemerintah dengan berbagai elemen sosial keagamaan.
“Khofifah Indar Parawansa adalah sosok yang pas untuk dipertimbangkan sebagai pengganti Mas Gibran. Beliau memiliki pengalaman kepemimpinan dan representasi sosial yang kuat. Jawa Timur juga mempunyai posisi strategis dalam percaturan politik nasional,” ungkap Heru.
Heru Beri Pembelaan di Tengah Isu Dana Hibah
Dalam pernyataannya, Heru turut menanggapi berbagai isu dan opini publik yang mengaitkan nama Khofifah dengan persoalan dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap seseorang harus ditempatkan berdasarkan fakta, bukti, dan proses hukum. Menurutnya, opini yang berkembang di tengah masyarakat tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
“Lepas dari berbagai isu dan opini bahwa Ibunda Khofifah Indar Parawansa dianggap terlibat kasus korupsi dana hibah Jatim, dan apa pun isu-isu korupsi yang ditandemkan dengan Ibunda Khofifah Indar Parawansa, secara realita hukum saya katakan dengan tegas dan jelas bahwa ‘jauh panggang dari api’. Catat itu,” tegas Heru MAKI.
Pernyataan tersebut merupakan sikap dan pandangan Heru dalam menanggapi isu yang berkembang. Adapun persoalan hukum yang berkaitan dengan pihak mana pun tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan keputusan lembaga berwenang, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Heru Sebut Khofifah Figur Paling Tepat Menurut Pandangannya
Heru menegaskan bahwa dari sejumlah nama yang berpotensi muncul dalam pembicaraan politik, Khofifah merupakan figur yang paling tepat menurut penilaiannya.
Ia memandang kombinasi pengalaman pemerintahan, kapasitas kepemimpinan, jaringan sosial keagamaan, serta kekuatan politik Jawa Timur dapat menjadi pertimbangan strategis bagi Presiden Prabowo.
Heru juga mengaku akan terus menyampaikan aspirasi tersebut melalui jejaring komunikasi yang dimilikinya, termasuk kepada pihak-pihak yang dinilai mempunyai kedekatan dengan lingkaran pengambil kebijakan nasional.
“Lewat jejaring sumber-sumber kuat yang dekat dengan penguasa, dari Jawa Timur, saya Heru MAKI terus melakukan upaya syiar untuk memperjuangkan Ibunda Khofifah Indar Parawansa sebagai Wakil Presiden pengganti Mas Gibran. Bismillah untuk semuanya,” pungkas Heru.
Meski demikian, dorongan Heru tersebut merupakan aspirasi politik yang disampaikan MAKI Jatim, bukan pengumuman pencalonan resmi. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisiannya tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, wacana Khofifah mendampingi Prabowo masih berada dalam ranah usulan dan dinamika politik. Namun, dorongan tersebut memperlihatkan bahwa Jawa Timur ingin ikut menyuarakan figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan nasional (Red).
