SURABAYA —PORTAL SATU ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, menghadiri kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah Hukum Jawa Timur yang digelar pada Selasa (30/6/2026). Kegiatan tersebut menandai peralihan kepemimpinan dari Haris Sukamto kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Hukum Jawa Timur, Raden Fadjar W.
Prosesi sertijab berlangsung secara khidmat sebagai bagian dari mekanisme regenerasi dan kesinambungan organisasi dalam rangka menjaga stabilitas pelaksanaan tugas serta keberlanjutan program kerja. Momen ini juga menjadi ruang penguatan koordinasi antarinstansi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kehadiran Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menjadi penegasan komitmen lembaganya dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara pemasyarakatan dan bidang hukum di tingkat wilayah. Menurutnya, perubahan kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dan justru menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas kerja serta memperkuat kolaborasi yang telah terbangun.
Dalam keterangannya, Kusnali menekankan bahwa sinergi antarinstansi memiliki peran penting dalam menghadirkan layanan hukum dan pemasyarakatan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan hukum dan pemasyarakatan yang semakin berkualitas. Dengan kolaborasi yang solid, setiap program dan kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap momentum serah terima jabatan ini dapat memperkuat hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin baik, sekaligus meningkatkan koordinasi dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah di bidang hukum dan pemasyarakatan.
Melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi yang berkelanjutan, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat (Dd).
