JEMBER, Sabtu (8/8/2026) — PORTAL SATU ID Pengelolaan anggaran pendidikan Jawa Timur kembali berada di bawah sorotan. Senin (10/8/2026), MAKI Jawa Timur memastikan menggelar aksi demonstrasi dengan mengerahkan trailer 40 feet sebagai mobil komando.
Aksi tersebut akan menyasar sejumlah titik, termasuk Kantor Bupati Jember/Pendopo Kabupaten Jember dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember–Lumajang.
Isu yang dibawa bukan sekadar kritik pelayanan. MAKI Jatim menyatakan akan mempertanyakan dugaan penyimpangan tata kelola Bantuan Operasional Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, khususnya pada SMA/SMK di Kabupaten Jember dan Lumajang.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menyebut Cabdin Jember–Lumajang menjadi salah satu titik strategis untuk meminta penjelasan mengenai proses pengelolaan, penggunaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban dana tersebut.
«“Ini seri pertama. Setelah Jember dan Lumajang, kami akan mempersiapkan aksi lanjutan di Cabang Dinas Pendidikan lainnya se-Jawa Timur,” tegas Heru.»
MAKI Klaim Menggenggam Data Investigasi
MAKI Jatim mengklaim tim Litbang dan Investigasi telah melakukan penelusuran terhadap tata kelola BPOPP 2023. Hasil penelusuran internal tersebut, menurut MAKI, menemukan sejumlah persoalan yang perlu dibuka dan diperiksa.
Heru menyebut dugaan itu bahkan mengarah pada apa yang ia istilahkan sebagai mega korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Namun, tudingan tersebut masih merupakan klaim organisasi dan belum menjadi kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana korupsi harus dibuktikan melalui audit, pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, serta proses hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
«“Secara detail konstruksi masalah dugaan mega korupsi pengelolaan anggaran BPOPP APBD I Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 masih kami simpan. Kami akan mengungkapnya bersamaan dengan langkah Bidang Hukum MAKI Jatim yang akan masuk ke ranah pelaporan hukum,” ujar Heru.»
Perjalanan Jepang Rp35 Juta per Kepala Sekolah Ikut Dibedah
Sorotan MAKI Jatim tidak berhenti pada BPOPP. Perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang juga masuk dalam agenda pertanyaan.
MAKI menyebut perjalanan tersebut menggunakan dana pribadi dengan nilai sekitar Rp35 juta lebih per kepala sekolah.
Bagi MAKI, nominal tersebut perlu dijelaskan secara transparan, mulai dari tujuan perjalanan, agenda kegiatan, manfaat bagi sekolah, peserta, hingga pihak yang menginisiasi perjalanan.
Heru juga mengingatkan agar biaya pribadi yang dikeluarkan peserta tidak kemudian menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan.
“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang muncul semangat dari kepala sekolah untuk ‘mencari’ cara bagaimana dana Rp35 juta bisa dicari kembali, tentunya diduga dengan mengedepankan perilaku koruptif di dalamnya,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran MAKI dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Karena itu, keterangan dari peserta perjalanan maupun pihak penyelenggara menjadi penting untuk memastikan tujuan dan pembiayaan kegiatan tersebut.
MAKI Siapkan Eskalasi ke Jalur Hukum
MAKI Jatim menegaskan aksi Senin bukan titik akhir. Organisasi tersebut menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum berdasarkan data yang diklaim telah dikumpulkan.
Apabila proses verifikasi menemukan bukti adanya pelanggaran hukum, MAKI menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Heru menyebut pertanggungjawaban nantinya dapat dimintakan kepada pihak-pihak yang terbukti memiliki keterkaitan dengan pengelolaan BPOPP, termasuk kepala sekolah SMA/SMK swasta maupun pihak tertentu di lingkungan Cabdin apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Fokus MAKI berada pada laporan pertanggungjawaban BPOPP APBD I Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Heru menduga terdapat pola kompromi dalam proses pertanggungjawaban yang menurutnya harus diuji melalui pemeriksaan menyeluruh dan independen.
Jember–Lumajang Menjadi Titik Awal
MAKI menyebut aksi di Cabdin Jember–Lumajang sebagai seri pertama. Jika investigasi internal menemukan indikasi persoalan serupa, aksi akan diperluas ke Cabang Dinas Pendidikan lainnya di Jawa Timur.
Trailer 40 feet yang digunakan sebagai mobil komando diposisikan MAKI sebagai simbol tekanan publik agar tata kelola dana pendidikan tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi dapat diuji secara transparan.
Kini, publik menunggu respons pihak-pihak terkait.
Apabila data MAKI dapat diverifikasi dan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, audit serta proses penegakan hukum menjadi jalur untuk mengungkap fakta secara objektif. Sebaliknya, apabila pengelolaan BPOPP terbukti sesuai ketentuan, klarifikasi resmi, audit dan keterbukaan informasi dapat menjadi jawaban atas seluruh tudingan.
Senin (10/8/2026), Jember dan Lumajang menjadi titik awal. MAKI Jatim menyatakan siap membawa data dan tuntutan transparansi. Pertanyaan besarnya kini bukan sekadar siapa yang dituding, melainkan apakah seluruh dugaan tersebut dapat dibuktikan melalui audit dan proses hukum yang terbuka serta akuntabel (Red).
