SIDOARJO –PORTAL SATU ID Penguatan sistem pemasyarakatan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan dan sumber daya internal. Keterlibatan masyarakat, dukungan lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam menghadirkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, transparan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Duta Kerja Sama dan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP) Tahun 2026, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan tersebut menempatkan penguatan kemitraan dan optimalisasi peran masyarakat sebagai agenda strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko, hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan membutuhkan dukungan berbagai pihak, bukan semata-mata bergantung pada kapasitas internal organisasi.
Menurutnya, kolaborasi yang terbangun secara konsisten dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta elemen masyarakat lainnya merupakan kekuatan penting untuk memperluas jangkauan pelayanan dan pembinaan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, para Kepala UPT Pemasyarakatan Koordinator Wilayah (Korwil) Surabaya, serta perwakilan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Peserta mengikuti kegiatan secara langsung maupun melalui sambungan daring.
Dalam Bimtek tersebut, peserta mendapatkan dua materi utama yang menjadi fondasi penguatan kerja sama pemasyarakatan. Materi pertama membahas Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, sedangkan materi kedua berfokus pada penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP).
Pembahasan kedua materi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan jajaran pemasyarakatan dalam membangun kemitraan sekaligus mengelola administrasi kerja sama secara lebih sistematis melalui dukungan teknologi informasi.
Penguatan Duta Kerja Sama di setiap UPT menjadi salah satu perhatian utama. Mereka diharapkan mampu menjalankan peran strategis sebagai penghubung antara institusi pemasyarakatan dengan berbagai mitra potensial, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi sosial, hingga komunitas masyarakat.
Melalui peran tersebut, jejaring kemitraan diharapkan semakin berkembang dan tidak berhenti pada kesepakatan formal semata, tetapi mampu diwujudkan dalam program-program konkret yang mendukung pembinaan, pelayanan, serta pemberdayaan warga binaan.
Di sisi lain, optimalisasi aplikasi SIKAP menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kerja sama yang tertib, terukur, transparan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sistem informasi ini diharapkan memudahkan jajaran dalam mengelola, mendokumentasikan, serta memantau pelaksanaan berbagai bentuk kemitraan.
Dengan demikian, setiap kerja sama yang dibangun dapat memiliki arah, tujuan, dan hasil yang lebih jelas serta dapat dievaluasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemasyarakatan.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Tercatat sebanyak 15 UPT mengikuti kegiatan secara langsung, sementara 30 UPT lainnya berpartisipasi melalui daring.
Forum tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, bertukar pengalaman, serta membahas berbagai tantangan dalam membangun kemitraan dan mengimplementasikan aplikasi SIKAP di lingkungan kerja masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Ceno Hersusetiokartiko kembali mengingatkan bahwa pemasyarakatan harus dibangun melalui pendekatan kolaboratif dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan dukungan masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Melalui penguatan peran Duta Kerja Sama dan optimalisasi Aplikasi SIKAP, kami berharap setiap UPT mampu membangun kerja sama yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberadaan Duta Kerja Sama bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan memiliki tanggung jawab untuk menginisiasi, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungan hubungan kemitraan yang produktif.
Kanwil Ditjenpas Jawa Timur pun mendorong seluruh UPT agar semakin proaktif mengidentifikasi potensi mitra yang relevan dengan kebutuhan pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan.
Kerja sama lintas sektor diharapkan mampu membuka akses lebih luas terhadap berbagai program pembinaan keterampilan, pendidikan, pelatihan kerja, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi bagi warga binaan.
Lebih jauh, keterlibatan masyarakat juga memiliki arti penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Dukungan lingkungan, kesempatan berkarya, serta penerimaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara produktif.
Karena itu, sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan para pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar program pembinaan tidak berhenti di dalam lingkungan UPT, tetapi memiliki kesinambungan ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat.
Melalui Bimtek Duta Kerja Sama dan Aplikasi SIKAP Tahun 2026, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menegaskan langkahnya dalam membangun tata kelola pemasyarakatan yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman.
Penguatan sumber daya manusia, perluasan jejaring kemitraan, serta pemanfaatan teknologi informasi diharapkan menjadi satu kesatuan langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur dari terlaksananya program internal, tetapi juga dari sejauh mana institusi mampu membangun kepercayaan publik, menghadirkan manfaat sosial, dan mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.
Kolaborasi bukan sekadar membangun hubungan antarlembaga, melainkan menghadirkan kerja nyata yang menjadikan pemasyarakatan semakin terbuka, humanis, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Dd).
