MALANG – PORTAL SATU ID Gemerlap Kanjuruhan Adiluhung Dekranasda Festival 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang yang berlangsung pada 6–15 November 2026 di halaman Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, kini menjadi perhatian dari sisi transparansi pembiayaan dan tata kelola penyelenggaraannya.
Festival yang secara resmi dibuka Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., bersama Wakil Bupati Dra. Hj. Lathifah Shohib pada Jumat (6/11/2026) malam tersebut memang menghadirkan berbagai agenda promosi produk unggulan daerah, pameran UMKM, pertunjukan seni budaya, hiburan, dan kegiatan ekonomi kreatif.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai alokasi anggaran Dekranasda Kabupaten Malang yang diinformasikan mencapai Rp550 juta melalui DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.
Sorotan semakin menguat karena penyelenggaraan festival juga melibatkan DMR Production, event organizer (EO) asal Bedali, Kecamatan Lawang, yang menggandeng sejumlah sponsor untuk mendukung berbagai fasilitas dan kebutuhan acara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka: bagaimana sebenarnya pembagian pembiayaan antara anggaran pemerintah daerah, sponsor, dan pihak ketiga? Apakah seluruh komponen kegiatan sudah memiliki sumber pembiayaan yang jelas? Bagaimana pula pertanggungjawaban penerimaan dari penyewaan stan UMKM dan fasilitas komersial lainnya?
Pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari perhatian MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Anggaran Rp550 Juta Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.I.P., menilai bahwa setiap alokasi anggaran pemerintah harus dapat dijelaskan secara terperinci, terlebih jika kegiatan yang sama juga mendapatkan dukungan dari pihak swasta dan sponsor.
Berdasarkan informasi yang berkembang, DMR Production bersama sponsor mendukung berbagai fasilitas penyelenggaraan, mulai dari panggung rigging berukuran 12 x 10 meter, sound system, lighting system, genset, tenda, perlengkapan expo, gate, photobooth, instalasi listrik, hingga menghadirkan bintang tamu dan pesta kembang api.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Drs. Firmando Hasiholan Matondang, M.M., dalam pemberitaan sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi lokasi kegiatan, pengisi acara, serta sejumlah dekorasi stan gratis untuk Dekranasda yang disediakan oleh pihak EO.
Bahkan, pemberitaan Malang Post pada 6 November 2026 menyebutkan bahwa sebagian besar pembiayaan festival selama sepuluh hari berasal dari dukungan sponsor dan DMR Production atau non-APBD.
Informasi tersebut harus disandingkan dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah.
MAKI Jatim ingin memastikan apakah alokasi Rp550 juta tersebut digunakan untuk komponen kegiatan yang berbeda, apakah terdapat pengurangan belanja akibat dukungan sponsor, serta bagaimana seluruh bantuan dan kontribusi pihak ketiga dicatat dalam administrasi penyelenggaraan.
Sebab, persoalan yang harus dihindari adalah kemungkinan satu komponen pekerjaan dibiayai melalui dua sumber pendanaan tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Stan UMKM Rp2 Juta, Potensi Penerimaan Ratusan Juta Perlu Dijelaskan
Persoalan berikutnya menyangkut informasi penarikan biaya stan kepada pelaku UMKM sebesar Rp2 juta per tenant.
Dalam pemberitaan Suara Malang dan Projatim, disebutkan bahwa penggunaan lokasi Stadion Kanjuruhan memperoleh fasilitas tanpa retribusi dari Dispora Kabupaten Malang.
Di sisi lain, Disbudpar Kabupaten Malang disebut memberikan dukungan anggaran sebesar Rp50 juta untuk sejumlah kebutuhan kegiatan, terutama rangkaian lomba Gema Panji dan Adiluhung.
Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Malang, Hartono, menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk uang pembinaan, trofi, juri, dan konsumsi peserta lomba.
Sementara itu, Plt Kepala Dispora Kabupaten Malang, Eko Margianto, membenarkan bahwa penggunaan lokasi kegiatan tidak dikenai retribusi.
Namun, ketika ditanya mengenai tarif stan UMKM, Eko mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasikan kepada Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Malang, Yetti Nurhayati.
Informasi yang berkembang menyebutkan terdapat sekitar 200 tenant berukuran 3 x 3 meter yang disiapkan dalam festival.
Apabila seluruh tenant terisi dengan tarif Rp2 juta, secara matematis potensi penerimaan dari penyewaan stan mencapai Rp400 juta.
Angka tersebut masih berupa simulasi berdasarkan jumlah tenant dan tarif yang diinformasikan, bukan angka penerimaan aktual yang telah terverifikasi.
Selain itu, terdapat informasi mengenai biaya sponsorship sekitar Rp3 juta per tenant serta keberadaan wahana pasar malam yang juga membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme kerja sama dan kontribusi keuangan kepada penyelenggara.
MAKI Jatim menilai seluruh sumber penerimaan tersebut harus dijelaskan secara terbuka, termasuk siapa penerimanya, bagaimana pencatatannya, dan untuk apa dana tersebut digunakan.
Heru MAKI: Jangan Sampai UMKM Hanya Dijadikan Objek Komersialisasi
Heru Satriyo menegaskan bahwa festival yang membawa nama Dekranasda dan peringatan hari jadi pemerintah daerah semestinya benar-benar memberikan manfaat kepada pelaku usaha kecil.
Menurutnya, UMKM tidak boleh hanya ditempatkan sebagai peserta yang dibebani biaya, sementara manfaat promosi dan pemberdayaan ekonomi belum tentu sebanding dengan pengeluaran yang harus mereka tanggung.
“Kalau tujuan utama festival adalah pemberdayaan UMKM, maka pemerintah harus memastikan pelaku usaha mendapatkan ruang promosi yang adil dan terjangkau. Jangan sampai kegiatan yang membawa nama pemberdayaan ekonomi justru menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat kecil. Semua kebijakan biaya harus memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Heru.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pihak ketiga bukan sesuatu yang harus dipersoalkan sepanjang sesuai ketentuan.
Namun, kerja sama tersebut harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, baik dari sisi pembiayaan, fasilitas, penerimaan, maupun kewajiban masing-masing pihak.
MAKI Jatim Akan Meminta LPJ Dekranasda dan Rincian Kerja Sama DMR
Sebagai bentuk pengawasan, MAKI Jatim menyatakan akan meminta laporan pertanggungjawaban Dekranasda Kabupaten Malang terkait penggunaan anggaran yang disebut mencapai Rp550 juta.
Sejumlah dokumen yang perlu dibuka dan diperiksa meliputi:
1. Rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.
2. Dokumen alokasi dan realisasi anggaran Dekranasda melalui DIPA Disperindag.
3. Kontrak atau perjanjian kerja sama dengan DMR Production.
4. Daftar sponsor dan rincian kontribusi masing-masing.
5. Daftar komponen kegiatan yang dibiayai APBD dan pihak ketiga.
6. Bukti pembayaran serta laporan realisasi belanja.
7. Data jumlah tenant UMKM dan tarif yang diberlakukan.
8. Laporan penerimaan dari stan, sponsorship, dan wahana komersial.
9. Penjelasan mengenai dukungan Disbudpar serta fasilitas lokasi dari Dispora.
Menurut Heru, keterbukaan dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menilai apakah penyelenggaraan festival telah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Bersama Projo Malang, MAKI Siapkan Langkah Pengaduan
MAKI Jatim juga menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan elemen masyarakat lainnya, termasuk Projo Malang, untuk membawa persoalan ini ke mekanisme pengaduan maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Heru menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara.
Pengawasan bukan untuk menghambat kegiatan pemerintah, tetapi memastikan bahwa setiap program yang menggunakan fasilitas dan anggaran publik dilaksanakan secara transparan serta memberikan manfaat nyata.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, dugaan pembiayaan ganda, atau persoalan dalam pengelolaan penerimaan kegiatan, maka diperlukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Bupati Malang Mengharapkan Festival Menggerakkan Ekonomi Lokal
Dalam pembukaan festival, Bupati Malang Sanusi menyampaikan apresiasi kepada Dekranasda dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi.
Festival tersebut diharapkan menjadi ruang promosi produk unggulan daerah, mulai dari batik, kerajinan tangan, kuliner, hingga pertunjukan seni dan budaya.
Bupati juga berharap kegiatan tersebut dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
Harapan tersebut tentu perlu diwujudkan melalui tata kelola penyelenggaraan yang baik.
Transparansi anggaran, kebijakan tarif stan, serta pengelolaan kontribusi sponsor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Publik Menunggu Jawaban Dekranasda, Disperindag dan DMR Production
Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi dari Dekranasda Kabupaten Malang, Disperindag, Disparbud, Dispora, Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Malang Yetti Nurhayati, serta DMR Production.
Pertanyaan mengenai status alokasi Rp550 juta, realisasi belanja, kontribusi sponsor, tarif stan UMKM, dan pengelolaan penerimaan kegiatan harus dijawab secara terbuka.
Pemberitaan ini tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana ataupun penyimpangan anggaran. Seluruh dugaan masih membutuhkan verifikasi dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang. Hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: festival boleh berlangsung meriah, tetapi pertanggungjawaban uang rakyat tidak boleh berlangsung samar (Red).
