Portalsatu.id— Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) kembali melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto terkait permohonan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pengawasan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
Surat ketiga tersebut disampaikan setelah dua surat sebelumnya, masing-masing Nomor 008/PM-APPI/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026 dan Nomor 022/PM-APPI/X/2026 tanggal 22 Oktober 2026, belum memperoleh tanggapan maupun kepastian tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Mojokerto.
APPI menyatakan bahwa kedua surat sebelumnya telah diterima oleh pihak Sekretariat DPRD, dibuktikan dengan tanda terima resmi. Dengan demikian, permohonan audiensi tersebut telah disampaikan melalui jalur kelembagaan dan bukan sekadar komunikasi informal.
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pengiriman surat untuk ketiga kalinya merupakan bentuk keseriusan APPI dalam menjalankan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
“Ini sudah surat ketiga. Dua surat sebelumnya telah kami sampaikan dan ada bukti penerimaannya. Namun sampai saat ini, kami belum memperoleh tanggapan maupun kepastian mengenai tindak lanjut permohonan audiensi tersebut. Kami tentu mempertanyakan mengapa aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan anggaran publik belum mendapatkan respons yang jelas,” tegas Kasiono.
Menurutnya, permohonan audiensi tersebut bukan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi APPI. Permohonan itu dimaksudkan untuk membuka ruang klarifikasi dan pembahasan bersama mengenai pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan, terutama menyangkut perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan fisik, kualitas hasil pekerjaan, transparansi, serta pertanggungjawaban kegiatan.
APPI menyatakan telah memperoleh informasi dan menemukan sejumlah fakta awal di lapangan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait. APPI menegaskan tidak bermaksud mendahului hasil pemeriksaan atau menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Namun, persoalan tersebut dinilai perlu dibahas secara terbuka melalui forum resmi dengan melibatkan DPRD, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan pihak terkait lainnya.
“Kami tidak sedang meminta keistimewaan. Kami hanya meminta ruang untuk menyampaikan aspirasi dan fakta awal yang kami temukan. DPRD memiliki fungsi pengawasan, sehingga kami berharap fungsi tersebut juga diwujudkan dengan memberikan perhatian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik,” lanjutnya.
APPI menilai, tidak adanya kepastian tindak lanjut terhadap permohonan audiensi yang telah disampaikan berulang kali perlu menjadi perhatian. Apabila terdapat kendala agenda, administrasi, atau mekanisme internal, menurut APPI, hal tersebut semestinya dapat disampaikan secara resmi agar masyarakat memperoleh kejelasan.
Melalui surat ketiga ini, APPI kembali meminta Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto memberikan tanggapan tertulis dan kepastian tindak lanjut permohonan audiensi/RDP. APPI juga memberikan batas waktu paling lambat tiga hari kerja sejak surat ketiga diterima untuk memperoleh tanggapan tersebut.
APPI menegaskan bahwa apabila sampai batas waktu yang diberikan belum terdapat tanggapan atau kepastian, organisasi akan mempertimbangkan langkah kelembagaan berikutnya dengan menyampaikan persoalan dan riwayat korespondensi kepada instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik tidak boleh berhenti. Kami akan terus menjalankan peran kontrol sosial secara tertib, terbuka, dan berdasarkan bukti. Kami berharap DPRD Kabupaten Mojokerto tidak membiarkan persoalan ini tanpa kejelasan,” pungkas Kasiono.
APPI berharap DPRD Kabupaten Mojokerto dapat segera memberikan respons dan memfasilitasi audiensi sebagai ruang dialog, klarifikasi, serta pengawasan bersama demi menjaga transparansi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
