SURABAYA – PORTAL SATU ID Peta politik Jawa Timur mulai menunjukkan denyut baru. Meski kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masih berada di depan mata dalam perjalanan waktu yang panjang, dua agenda politik besar yang berlangsung pada penghujung Agustus 2026 telah memunculkan sejumlah sinyal menarik mengenai arah kekuatan politik Bumi Majapahit.
Dua kekuatan politik besar, PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur, sama-sama menunjukkan konsolidasi internal yang kuat. Dari dua panggung politik berbeda di Surabaya, muncul pesan yang kemudian menarik perhatian publik: PDI Perjuangan mulai membangun optimisme untuk memiliki gubernur dari kader sendiri, sementara nama Emil Elestianto Dardak semakin menguat setelah kembali dipercaya memimpin Partai Demokrat Jawa Timur.
Kondisi tersebut menjadi awal menarik untuk membaca kemungkinan peta politik Jawa Timur menuju Pilgub mendatang.
PDI Perjuangan Jawa Timur sebelumnya menggelar Konsolidasi Internal Partai yang dirangkaikan dengan penutupan turnamen sepak bola Soekarno Cup di Hotel Vasa Surabaya pada 23–24 Agustus 2026. Agenda tersebut mendapat perhatian besar karena dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Dalam orasi politiknya, Megawati kembali menegaskan posisi Surabaya dan Jawa Timur sebagai “Dapur Nasionalisme”, mengingat kuatnya rekam jejak perjuangan Bung Karno serta sejarah panjang daerah tersebut dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Semangat tersebut semakin menguat ketika Said Abdullah, tokoh sentral PDI Perjuangan di Jawa Timur, menyuarakan pandangan bahwa sudah saatnya PDI Perjuangan memiliki Gubernur Jawa Timur dari kekuatan politik dan kadernya sendiri.
Pernyataan itu dinilai sebagai salah satu penanda bahwa PDI Perjuangan mulai membangun optimisme dan kesiapan untuk memainkan peran lebih besar dalam kontestasi politik Jawa Timur mendatang.
Di saat hampir bersamaan, Partai Demokrat Jawa Timur juga menampilkan kekuatan konsolidasinya melalui Musyawarah Daerah ke-7 yang digelar di Hotel Novotel Samator Surabaya pada 27–29 Agustus 2026.
Dalam Musda tersebut, Emil Elestianto Dardak kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Partai Demokrat Jawa Timur untuk masa kepemimpinan 2026–2031.
Terpilihnya kembali Emil menjadi nahkoda Partai Demokrat Jawa Timur mempertegas posisinya sebagai salah satu figur politik penting di Jawa Timur. Apalagi, dalam agenda Musda tersebut hadir Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menyampaikan doa dan harapan agar Emil pada waktunya dapat menjadi pemimpin nomor satu di Jawa Timur.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari peserta Musda. Dukungan terhadap perjalanan politik Emil juga datang dari KH Asep Saifuddin Chalim yang menyatakan kesiapan untuk berada di barisan utama dalam memberikan dukungan.
Dua peristiwa politik tersebut kemudian menjadi bahan pembacaan menarik bagi sejumlah kalangan.
Pakar politik Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., menilai konsolidasi PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur dapat menjadi indikator awal terbentuknya simpul-simpul kekuatan besar menuju Pilgub mendatang.
“Gambaran akan adanya calon Gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Jawa Timur menarik untuk diungkap dalam pola pandang politik praktis. Ini dapat menjadi bagian dari pembacaan awal terhadap konstelasi politik Jawa Timur mendatang,” ujar Heru Satriyo.
Menurut Heru, dua partai besar tersebut memiliki kekuatan politik, struktur organisasi, basis massa, serta jaringan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apabila keduanya memilih berjalan sendiri-sendiri, Jawa Timur berpotensi menghadirkan pertarungan politik yang sangat kompetitif.
Namun, Heru juga memunculkan skenario lain yang dinilainya jauh lebih menarik.
Ia melihat adanya kemungkinan, meski masih terlalu dini untuk dipastikan, apabila PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur justru membuka ruang komunikasi politik untuk membangun satu kekuatan bersama.
“Secara politik sebenarnya bisa sederhana. Jika dua kekuatan besar ini menyatu dalam sebuah bingkai politik Majapahit, maka konstelasi politik calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur bisa berubah sangat signifikan,” ungkapnya.
Heru menegaskan, skenario koalisi tersebut bukan berarti menutup ruang bagi partai politik lain. Justru, apabila dua kekuatan besar membangun kesepahaman politik, maka partai-partai lain akan memiliki ruang tersendiri untuk menentukan posisi, apakah menjadi pendukung dalam koalisi besar atau membangun poros alternatif dengan mengusung pasangan calon lain.
Dalam pandangannya, salah satu kemungkinan yang menarik untuk diperbincangkan adalah menempatkan Emil Elestianto Dardak sebagai calon Gubernur Jawa Timur dengan pendamping dari kalangan kader PDI Perjuangan Jawa Timur.
“Masih terlalu dini memang. Tetapi sebagai masyarakat Jawa Timur, elok kiranya kalau saya berharap kekuatan dua partai besar, yaitu PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur, bisa menyatu dalam Pilgub mendatang. Emil Dardak sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya bisa diisi kader PDI Perjuangan Jawa Timur,” harap Heru.
Menurutnya, politik selalu membuka berbagai kemungkinan. Koalisi yang hari ini belum terlihat bukan berarti tidak mungkin terjadi pada masa mendatang. Sebaliknya, kedekatan politik yang saat ini tampak kuat juga bisa berubah mengikuti dinamika, kepentingan, dan kesepakatan yang berkembang menjelang tahapan pemilihan.
Heru menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer politik nasional. Karena itu, setiap dinamika menuju Pilgub harus tetap berjalan dalam suasana demokrasi yang sehat, sejuk, dan kondusif.
“Jawa Timur harus tetap adem ayem dalam menghadapi euforia pesta demokrasi mendatang. Politik harus menjadi ruang adu gagasan dan program, bukan menjadi alasan munculnya perpecahan,” tegasnya.
Menurut Heru, apabila Partai Demokrat Jawa Timur dan PDI Perjuangan Jawa Timur mampu membangun komunikasi yang erat, hal tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan politik besar yang mampu menciptakan stabilitas dalam dinamika demokrasi daerah.
Meski demikian, kemungkinan kedua partai mengusung calon masing-masing juga tetap terbuka lebar. Jika hal tersebut terjadi, persaingan politik Jawa Timur dipastikan semakin semarak dengan munculnya berbagai poros kekuatan.
Namun, seluruh dinamika tersebut masih berada pada tahap pembacaan politik dan belum merupakan keputusan resmi mengenai pasangan calon ataupun koalisi partai.
Saat ini, belum ada deklarasi resmi yang mengikat antara PDI Perjuangan Jawa Timur dan Partai Demokrat Jawa Timur untuk membangun koalisi Pilgub. Begitu pula dengan pencalonan Emil Elestianto Dardak, yang masih berada dalam ruang spekulasi dan pembicaraan politik publik.
Meski demikian, dua agenda politik besar di Surabaya pada penghujung Agustus 2026 telah memberikan satu gambaran penting: mesin politik mulai dipanaskan dan peta kekuatan mulai bergerak.
Di kubu PDI Perjuangan, optimisme untuk menghadirkan Gubernur Jawa Timur dari kader sendiri mulai terdengar semakin jelas. Sementara di Partai Demokrat, terpilihnya kembali Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jawa Timur semakin memperkuat posisi dan modal politiknya untuk perjalanan kepemimpinan ke depan.
Apakah dua kekuatan besar itu akan berhadapan dalam pertarungan politik?
Ataukah justru sebuah kejutan besar akan lahir melalui komunikasi politik yang mempertemukan Merah dan Biru dalam satu poros kekuatan?
Pertanyaan tersebut tentu masih terlalu dini untuk dijawab.
Namun, seperti yang diharapkan Heru Satriyo, Jawa Timur membutuhkan dinamika politik yang tetap mengedepankan kedewasaan, persaudaraan, dan kepentingan masyarakat.
Sebab, siapa pun yang kelak maju dan partai mana pun yang akhirnya membangun koalisi, satu kepentingan yang harus berada di atas seluruh kalkulasi politik adalah menjaga Jawa Timur tetap kuat, damai, dan menjadi contoh demokrasi yang matang bagi Indonesia.
Kini, dua raksasa politik telah mulai memperlihatkan langkahnya. Peta belum final, koalisi belum terkunci, tetapi satu hal mulai terbaca: perjalanan menuju kursi nomor satu Jawa Timur perlahan telah dimulai (Red).
