SURABAYA – PORTAL SATU ID Kesepakatan Komisi E DPRD Jawa Timur untuk mempertahankan pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) Tahun 2027 di bawah KONI Jatim menjadi babak penting dalam polemik tata kelola olahraga di Jawa Timur.
Keputusan tersebut sekaligus menjawab perdebatan mengenai rencana pengalihan pengelolaan anggaran dari KONI Jatim kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Namun, berakhirnya polemik mengenai pengelolaan anggaran ternyata tidak membuat Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, mengendurkan langkahnya.
Tokoh yang akrab disapa Heru MAKI tersebut justru menegaskan bahwa perjuangan MAKI Jatim kini memasuki babak berikutnya dengan tuntutan tegas kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar mengevaluasi dan mencopot Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro.
“Persoalan anggaran PON dan BK Porprov sudah mendapatkan kesepakatan. Tetapi tuntutan kami tetap: COPOT KADISPORA JATIM!”
Sikap tersebut menunjukkan bahwa MAKI Jatim tidak hanya mempersoalkan siapa yang mengelola anggaran olahraga, tetapi juga mempertanyakan arah kebijakan, skala prioritas pembiayaan, serta efektivitas kepemimpinan dalam membangun olahraga prestasi di Jawa Timur.
### Komisi E DPRD Jatim Berhasil Mempertemukan Dua Kepentingan
Titik terang polemik tersebut muncul setelah Komisi E DPRD Jatim menggelar rapat klarifikasi pada Rabu sore, 11 November 2026.
Pertemuan yang diinisiasi Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, dari Fraksi PDI Perjuangan, menghadirkan Kadispora Jatim beserta jajaran dan KONI Jatim beserta jajaran.
Dalam forum tersebut, kedua institusi diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai persoalan pengelolaan anggaran persiapan PON dan BK Porprov 2027.
Hasil pembahasan akhirnya mengarah pada kesepakatan bahwa pengelolaan anggaran kegiatan tersebut tetap berada di KONI Jatim.
Heru MAKI mengungkapkan bahwa sebelum pertemuan berlangsung, dirinya telah menyampaikan sejumlah masukan, data, dan argumentasi kepada Ketua Komisi E DPRD Jatim melalui komunikasi WhatsApp.
Masukan itu berkaitan dengan pentingnya menjaga kesinambungan pembinaan atlet, kejelasan kewenangan kelembagaan, serta evaluasi kebijakan penganggaran olahraga di lingkungan Pemprov Jatim.
Bagi MAKI Jatim, kepastian pengelolaan anggaran merupakan kebutuhan mendasar agar persiapan atlet tidak menjadi korban tarik-menarik kepentingan birokrasi.
### SK Gubernur Menjadi Bagian Penting dalam Persoalan Kewenangan
Polemik ini juga tidak dapat dilepaskan dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025.
Keputusan tersebut menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Dalam ketentuan tersebut, KONI Jatim mendapatkan tugas mempersiapkan penyelenggaraan, menetapkan peserta dan cabang olahraga, menentukan persyaratan serta waktu pelaksanaan, berkoordinasi dengan daerah tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara pembiayaan pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pembagian peran antara Dispora dan KONI harus dijalankan secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesepakatan Komisi E diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi kedua institusi sekaligus menghindari persoalan serupa menjelang pelaksanaan kompetisi olahraga 2027.
### Anggaran GMS Rp2,3 Miliar Berbanding POPDA Rp772 Juta, Heru Pertanyakan Prioritas
Di balik polemik pengelolaan anggaran, terdapat persoalan lain yang menjadi perhatian serius Heru MAKI, yakni proporsionalitas penggunaan anggaran Dispora Jatim.
Heru menyoroti kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya (GMS) yang disebut memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2,3 miliar setiap tahun.
Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan anggaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur di Kabupaten Ngawi yang disebut hanya sekitar Rp772 juta lebih.
Menurut Heru, perbandingan itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Ia tidak menafikan bahwa kegiatan GMS memiliki nilai sejarah, budaya, dan semangat perjuangan yang perlu dilestarikan. Namun, kebijakan anggaran harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan seremonial, olahraga masyarakat, dan pembinaan olahraga prestasi.
POPDA memiliki peran penting dalam menemukan bibit atlet potensial sejak usia pelajar. Dari kompetisi tersebut, pemerintah dan organisasi olahraga dapat memetakan kemampuan atlet untuk kemudian dikembangkan melalui program pembinaan berjenjang.
Karena itu, Heru mempertanyakan apakah alokasi anggaran yang diberikan sudah mencerminkan keberpihakan terhadap masa depan atlet Jawa Timur.
Baginya, pembinaan prestasi tidak boleh hanya menjadi slogan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
### Persiapan PON Membutuhkan Keahlian Teknis, Bukan Sekadar Administrasi
Heru juga mengingatkan bahwa mempersiapkan atlet menuju PON bukan pekerjaan sederhana.
Setiap cabang olahraga mempunyai karakteristik, kebutuhan, dan sistem kualifikasi yang berbeda. Ada cabang olahraga yang menggunakan sistem ranking atau peringkat, sementara lainnya menerapkan sistem kuota.
Selain seleksi atlet, terdapat kebutuhan peralatan pertandingan, kesiapan pelatih, program latihan, pemetaan kekuatan lawan, hingga evaluasi performa melalui sistem promosi dan degradasi.
Seluruh proses tersebut membutuhkan koordinasi intensif dengan pengurus cabang olahraga yang memahami kebutuhan teknis masing-masing disiplin.
Oleh karena itu, kepastian peran KONI Jatim dalam penyelenggaraan dan pembinaan teknis menjadi hal penting agar persiapan menuju PON dan Porprov 2027 dapat berjalan optimal.
Heru berharap tidak ada lagi kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian bagi atlet, pelatih, dan pembina cabang olahraga.
### Demonstrasi Akbar Segera Digelar, Pemprov Jatim Jadi Sasaran Aspirasi
Meski kesepakatan mengenai anggaran telah dicapai, Heru MAKI memastikan MAKI Jatim tetap melanjutkan konsolidasi untuk menggelar demonstrasi akbar.
Rencana aksi tersebut akan diarahkan ke Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kantor Dispora Jatim.
Tuntutan utamanya adalah meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi dan mencopot Kepala Dispora Jatim.
Heru menyebut rapat-rapat persiapan aksi akan semakin diintensifkan sebelum penentuan pelaksanaan demonstrasi.
Ia juga berharap perwakilan atlet, pelatih, serta pembina cabang olahraga ikut memberikan dukungan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar mewakili kepentingan pembinaan olahraga Jawa Timur.
Saat ditanya mengenai waktu pelaksanaan demonstrasi akbar tersebut, Heru memberikan jawaban singkat dan tegas.
“SECEPATNYA!”
Jawaban itu menjadi sinyal bahwa MAKI Jatim tidak ingin persoalan evaluasi kebijakan olahraga berhenti hanya karena telah tercapai kesepakatan mengenai pengelolaan anggaran.
### MAKI Jatim Juga Siapkan Penelusuran LPJ Anggaran Dispora 2024–2026
Selain rencana demonstrasi, Heru MAKI menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah mempercepat persiapan dokumen pelaporan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Dispora Jatim periode 2024–2026, khususnya berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran.
Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan yang berbeda dengan tuntutan pencopotan Kadispora.
MAKI Jatim menyatakan akan mengedepankan dokumen, data, dan bukti pendukung sebelum menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Setiap dugaan yang disampaikan harus melalui proses verifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum. Pihak-pihak yang berkaitan juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab.
Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan APBD tetap berjalan berdasarkan prinsip praduga tak bersalah dan tidak boleh mendahului hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
### Khofifah Dihadapkan pada Ujian Evaluasi Kebijakan Olahraga
Kini, setelah Komisi E DPRD Jatim berhasil mempertemukan kepentingan KONI dan Dispora dalam persoalan pengelolaan anggaran PON serta BK Porprov 2027, perhatian publik tertuju kepada Gubernur Jawa Timur.
Khofifah Indar Parawansa memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pembangunan olahraga berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi.
Evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap persoalan administrasi, tetapi juga harus menyentuh efektivitas program, ketepatan prioritas anggaran, serta capaian pembinaan atlet.
Sementara itu, tuntutan pencopotan Kadispora Jatim merupakan sikap resmi MAKI Jatim yang akan terus disuarakan melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan pengawasan publik.
Bagi Heru MAKI, kesepakatan mempertahankan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov di KONI Jatim merupakan kemenangan awal. Namun, perjuangan untuk mendorong pembenahan kebijakan olahraga Jawa Timur belum berakhir.
Anggaran harus tepat sasaran, kewenangan harus jelas, pembinaan atlet harus menjadi prioritas, dan setiap penggunaan uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan.
Kini publik menunggu langkah nyata Pemprov Jatim dalam menjawab berbagai kritik tersebut.
MAKI Jatim Tak Akan Lelah Mengejar Matahari! (Red).
