SIDOARJO, 5 Juni 2026 – PORTAL SATU Upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan di Jawa Timur memasuki babak baru. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 pejabat manajerial di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur sebagai langkah strategis memperkuat organisasi sekaligus menjawab tantangan pemasyarakatan yang semakin dinamis.
Prosesi pelantikan yang berlangsung penuh khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kadiyono. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari pembinaan sumber daya manusia serta penyegaran organisasi yang terus dilakukan guna memastikan roda pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan berjalan semakin efektif, profesional, dan akuntabel.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, saksi, serta rohaniawan, Kadiyono menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab melalui dedikasi, integritas, dan kinerja yang nyata. Menurutnya, jabatan merupakan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
“Jabatan adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap pejabat harus mampu menunjukkan loyalitas, profesionalisme, dan komitmen dalam memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi maupun masyarakat,” tegas Kadiyono dalam sambutannya.
Ia menambahkan, para pejabat yang mendapatkan amanah baru harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing serta memahami secara mendalam tugas dan fungsi yang diemban. Kemampuan membaca tantangan, merumuskan solusi, serta membangun sinergi dengan seluruh elemen organisasi dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinan di era modern.
Pelantikan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Kadiyono menekankan bahwa setiap pejabat manajerial harus mampu menjadi motor penggerak perubahan dengan menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Menurutnya, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga dari kualitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan serta kemampuan institusi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis.
“Pejabat manajerial memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan, sekaligus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, integritas dan inovasi harus menjadi nilai utama dalam setiap langkah kerja,” ujarnya.
Pelantikan 15 pejabat manajerial ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur. Dengan hadirnya kepemimpinan yang kuat dan adaptif, organisasi diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, penguatan tata kelola kelembagaan, hingga percepatan transformasi digital dalam layanan pemasyarakatan.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang menitikberatkan pada pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui pelantikan tersebut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur optimistis dapat terus memperkuat kapasitas organisasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Dengan semangat baru, integritas yang kokoh, serta komitmen untuk terus berinovasi, para pejabat yang dilantik diharapkan mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin maju, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur (Dd).
