Surabaya, 13 Juli 2026 –Portal Satu Id Penetapan FA, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, sebagai tersangka terus memantik perhatian publik. Perkembangan perkara tersebut tidak hanya dipandang sebagai proses penegakan hukum terhadap seorang mantan pejabat tinggi, tetapi juga memunculkan beragam analisis, spekulasi, dan opini mengenai dinamika hubungan di lingkungan elite kekuasaan.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru, menilai kasus yang menjerat FA memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar perkara pidana. Menurutnya, berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini memunculkan dugaan adanya pergeseran kepentingan maupun dinamika politik yang layak dicermati secara kritis. Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan penilaian pribadi atas situasi yang berkembang dan bukan merupakan kesimpulan hukum.
Dalam keterangannya kepada MAKINews.com, Heru menyampaikan bahwa kasus FA menjadi simbol dari dugaan adanya “pecah kongsi” di lingkaran kekuasaan yang selama ini berada di balik berbagai keputusan strategis negara.
«”Negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kasus FA menjadi simbol luar biasa yang menggambarkan dugaan perpecahan kongsi besar di lingkaran penguasa. Itu terlihat sangat jelas,” ujar Heru.»
Heru mengulas bahwa perhatian terhadap perkara ini telah muncul sejak Mei 2025 ketika aparat Kepolisian disebut mulai menelusuri informasi mengenai sebuah kafe yang diduga berkaitan dengan penyimpanan aset tertentu. Menurutnya, penyelidikan tersebut akhirnya berujung pada penggeledahan lokasi pada Juli 2026 sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Ia juga menyoroti posisi FA yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pejabat penting di Kejaksaan Agung. Dalam pandangannya, kedekatan FA dengan sejumlah tokoh nasional serta relasi antarelite pemerintahan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkara tersebut memperoleh perhatian besar dari masyarakat. Namun demikian, Heru menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tanpa pembuktian melalui proses peradilan.
Di tengah berkembangnya berbagai opini publik, Heru menilai yang paling penting adalah memastikan seluruh proses hukum berjalan secara independen, profesional, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Pada kesempatan yang sama, MAKI Jawa Timur menyatakan dukungan penuh kepada Koordinator Tindak Pidana Korupsi (Koortas Tipidkor) Mabes Polri agar tetap konsisten mengusut berbagai perkara dugaan korupsi berskala besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Heru, sejumlah perkara strategis seperti dugaan korupsi tata kelola batu bara, Asuransi Jasa Raharja, dan Asabri harus dituntaskan secara menyeluruh berdasarkan alat bukti yang sah serta ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap tidak ada perkara yang berhenti di tengah jalan akibat tekanan politik maupun kepentingan tertentu.
Selain itu, Heru juga menyoroti proses pelimpahan penanganan perkara FA dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Menurutnya, langkah tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dilakukan ketika perkara disebut masih berada pada tahap penyidikan.
Ia berpendapat bahwa mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak memunculkan berbagai spekulasi maupun persepsi adanya intervensi terhadap proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Heru dan belum merupakan penilaian hukum yang bersifat mengikat.
Heru juga mengemukakan pendapatnya mengenai mekanisme pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, pelimpahan perkara kepada penuntut umum pada umumnya dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dari setiap tahapan yang ditempuh agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Heru mengingatkan bahwa penegakan hukum harus selalu berpijak pada prinsip kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, serta independensi. Ia menilai aparat penegak hukum harus mampu menjaga kepercayaan publik dengan bekerja secara profesional dan bebas dari kepentingan di luar proses hukum.
«”Penegakan hukum harus berdiri di atas kepastian hukum, keadilan, dan independensi. Jangan sampai aparat penegak hukum dipersepsikan menjadi kendaraan kepentingan kekuasaan. Semua proses harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.»
Di akhir keterangannya, Heru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya proses hukum secara kritis namun tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Ia berharap setiap pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai hukum apabila ditemukan alat bukti yang cukup, sementara pihak yang tidak terbukti harus memperoleh perlindungan hak-haknya sesuai prinsip negara hukum.
«”Kita kawal bersama-sama proses hukum ini. Biarkan fakta hukum yang berbicara di pengadilan. Suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkas Heru.»
Hingga berita ini diterbitkan, proses hukum terhadap FA masih berlangsung. Berbagai dugaan, analisis, maupun opini yang berkembang di ruang publik belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang berkekuatan hukum tetap. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
