SIDOARJO — PORTAL SATU ID Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pemasyarakatan tidak boleh berhenti pada sekadar pencatatan administratif. Keberadaan, kondisi, pemanfaatan, hingga pemeliharaan setiap aset harus dapat dipastikan dan dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Hidayat, ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Hidayat melakukan peninjauan langsung terhadap kelayakan sarana dan prasarana sekaligus menyisir sejumlah BMN yang berada di lingkungan Rutan Surabaya. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi aset negara yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan.
Kedatangan Kepala Biro BMN Kemenimipas tersebut disambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali, didampingi Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo bersama jajaran.
Pemeriksaan lapangan diarahkan pada dua aspek utama, yakni kondisi fisik aset dan ketepatan sistem pencatatannya. Keduanya dinilai saling berkaitan dalam membangun tata kelola BMN yang transparan, akurat, tertib, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Penyisiran secara langsung juga menjadi langkah untuk memastikan data administratif memiliki kesesuaian dengan kondisi aset di lapangan. Dengan pemetaan tersebut, berbagai kebutuhan pembenahan maupun pemeliharaan dapat diketahui secara lebih tepat.
Dalam proses pemeriksaan, Hidayat mencatat sejumlah permasalahan yang ditemukan di lapangan. Catatan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi dan disertai masukan konkret kepada jajaran agar pengelolaan administrasi BMN semakin tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penekanan terhadap akuntabilitas BMN memiliki arti penting karena aset negara merupakan bagian dari sumber daya yang digunakan untuk menjalankan pelayanan pemerintahan. Pengelolaannya harus memastikan bahwa setiap barang dapat ditelusuri keberadaan dan penggunaannya serta dipelihara agar tetap memberikan manfaat.
Di lingkungan Rutan Surabaya, keberadaan sarana dan prasarana memiliki hubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembinaan warga binaan. Fasilitas kunjungan, sarana pengamanan, hingga berbagai fasilitas pendukung pembinaan harus berada dalam kondisi yang layak dan terkelola dengan baik.
Aset yang tercatat secara akurat juga memudahkan proses pengawasan. Sebaliknya, apabila pencatatan dan kondisi fisik tidak berjalan beriringan, proses pengelolaan, pemeliharaan, maupun perencanaan kebutuhan dapat menghadapi kendala.
Karena itu, pengawasan BMN menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat tata kelola internal. Pemeriksaan lapangan tidak hanya bertujuan menemukan persoalan, tetapi juga mendorong jajaran untuk segera melakukan pembenahan dan memastikan aset negara digunakan secara tepat sasaran.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya dan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pengelolaan aset negara. Evaluasi dan masukan yang diberikan diharapkan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana.
Lebih jauh, pembenahan BMN memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan pemasyarakatan. Fasilitas yang terdata, terawat, dan berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih aman, nyaman, tertib, dan humanis.
Masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan membutuhkan kepastian bahwa fasilitas yang disediakan dapat digunakan dengan baik. Demikian pula warga binaan membutuhkan sarana yang memadai untuk mendukung keamanan, kesehatan, serta kegiatan pembinaan.
Dengan demikian, BMN bukan hanya persoalan daftar inventaris. Setiap aset negara harus memiliki nilai guna, dikelola secara tepat, dirawat secara berkelanjutan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui peninjauan langsung tersebut, Kemenimipas mendorong agar pengelolaan BMN di Rutan Surabaya semakin profesional dan berbasis akuntabilitas. Pembenahan administrasi diharapkan berjalan beriringan dengan pemeliharaan fisik sehingga aset negara benar-benar mampu mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Pada akhirnya, tertib BMN menjadi salah satu fondasi penting bagi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Ketika aset negara dikelola dengan benar, manfaatnya bukan hanya terlihat dalam laporan administrasi, tetapi juga dirasakan melalui pelayanan yang lebih aman, nyaman, efektif, transparan, dan humanis bagi masyarakat serta warga binaan (Dd).
