KEDIRI —PORTAL SATU ID Persoalan pembayaran pekerjaan di proyek Jalan Tol Kediri Section I mulai memasuki titik panas. Aliansi Penambang Tradisional Kediri Raya (APTKR) menyatakan akan mengerahkan sekitar 1.000 orang dan 300 dump truck, ditambah sepeda motor, untuk menyampaikan aspirasi pada Selasa, 1 September 2026.
Rencana aksi tersebut menjadi sorotan karena persoalan yang disebut berkaitan dengan pembayaran rekanan lokal kini berpotensi bergeser dari meja negosiasi menuju aksi massa berskala besar.
Dalam surat pemberitahuan bernomor 17/VIII-APTKR/2026 tertanggal 28 Agustus 2026, APTKR menyatakan pembayaran pekerjaan rekanan lokal melalui PT Hastari Jaya Sentosa untuk proyek Jalan Tol Kediri Section I menurut mereka belum juga diselesaikan meskipun prosesnya telah berlangsung berkepanjangan.
Surat itu menyebut aksi akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga tuntutan mereka mengenai pembayaran memperoleh penyelesaian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa APTKR menginginkan kepastian, bukan sekadar pertemuan atau janji penyelesaian. Namun demikian, seluruh klaim mengenai nilai tagihan, status pekerjaan, serta pihak yang berkewajiban membayar tetap perlu diuji berdasarkan dokumen kontrak dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Dari Persoalan Pembayaran ke Ancaman Gangguan Proyek
Persoalan menjadi lebih serius karena pekerjaan yang dipersoalkan berada dalam ekosistem pembangunan Jalan Tol Kediri.
Proyek infrastruktur besar memiliki rantai pekerjaan yang panjang. Kontraktor, subkontraktor, penyedia material, jasa angkutan, pemilik armada, pekerja, hingga pelaku usaha lokal memiliki peran masing-masing.
Kelancaran pembayaran menjadi salah satu unsur penting agar rantai tersebut tetap berjalan.
Ketika pembayaran tersendat, pelaku usaha di lapisan bawah dapat menghadapi tekanan modal kerja. Biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, upah pekerja, material, dan kebutuhan operasional harus tetap dikeluarkan.
Jika klaim APTKR nantinya terbukti, persoalannya dapat memiliki dampak ekonomi lebih luas terhadap pelaku usaha lokal yang bergantung pada pembayaran pekerjaan.
Namun publik juga membutuhkan data yang lebih konkret.
Sampai saat ini, APTKR belum memaparkan secara rinci berapa total nilai tagihan yang mereka klaim belum dibayarkan, berapa jumlah rekanan yang terdampak, pekerjaan apa saja yang menjadi dasar tagihan, kapan pekerjaan selesai, serta siapa pihak yang secara kontraktual berkewajiban membayar.
Tanpa kejelasan tersebut, persoalan berisiko berubah menjadi perang klaim antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang belum tentu mengakui adanya kewajiban pembayaran.
Lima Lokasi Akan Didatangi
Dalam surat pemberitahuannya, APTKR mencantumkan lima lokasi yang disebut menjadi sasaran aksi.
Lokasi tersebut yakni Workshop Hastari di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan; lokasi proyek Jalan Tol Section I; Kantor Hastari di Gampengrejo; Gudang Garam Unit 1; serta Kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Lima titik tersebut menunjukkan bahwa APTKR ingin membawa persoalan ini langsung kepada pihak-pihak yang mereka nilai berkaitan dengan pekerjaan maupun penyelesaian pembayaran.
Nama PT Gudang Garam Tbk. juga muncul dalam persoalan karena perusahaan tersebut menjadi pihak yang dituju dalam surat pemberitahuan aksi.
Namun, hubungan kontraktual secara rinci antara PT Gudang Garam Tbk. dan pekerjaan yang dipersoalkan belum diuraikan secara terbuka dalam informasi APTKR.
Karena itu, klarifikasi perusahaan menjadi penting agar publik memahami secara jelas posisi, kapasitas, dan keterlibatannya dalam rantai pekerjaan tersebut.
300 Dump Truck Menjadi Sinyal Besarnya Tekanan
Rencana pengerahan sekitar 300 dump truck membuat aksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai unjuk rasa biasa.
Apabila seluruh armada benar-benar dikerahkan, dampaknya berpotensi merembet pada arus lalu lintas, aktivitas proyek, operasional perusahaan, serta mobilitas masyarakat di sekitar lokasi.
Selain kendaraan berat, APTKR menyebut akan mengerahkan massa sekitar 1.000 orang dan sepeda motor.
Perlengkapan aksi yang disebut meliputi soundsystem, baliho, dan bendera, sementara koordinator aksi tercatat atas nama Tubagus Fitrajaya.
Skala aksi tersebut membutuhkan pengaturan yang matang. Hak masyarakat menyampaikan pendapat tetap harus dihormati, tetapi keselamatan peserta aksi, pengguna jalan, pekerja proyek, serta masyarakat sekitar juga harus dijaga.
Jangan sampai persoalan pembayaran justru berkembang menjadi gangguan baru bagi kepentingan publik.
Pemkab Kediri Dituntut Perjuangkan Kuota Lokal
Tuntutan APTKR tidak berhenti pada pembayaran pekerjaan.
Mereka juga meminta pemerintah daerah aktif memperjuangkan kuota lokal dalam proyek-proyek di Kediri dan mengawalnya agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Tuntutan tersebut membawa persoalan ke isu yang lebih besar: bagaimana memastikan proyek-proyek strategis di daerah juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal?
Pembangunan jalan tol tidak semestinya hanya menghasilkan infrastruktur. Kehadirannya juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan yang sah.
Namun pemerintah daerah juga harus tetap objektif.
Apabila persoalan merupakan sengketa kontrak antarperusahaan, penyelesaiannya harus merujuk pada isi perjanjian dan bukti pekerjaan.
Jika pekerjaan telah selesai dan diterima serta pembayaran telah jatuh tempo, harus ada penjelasan mengenai alasan keterlambatan.
Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan mengenai volume pekerjaan, kualitas, administrasi, kelengkapan dokumen, atau nilai tagihan, seluruhnya harus dibuktikan berdasarkan data.
Yang dibutuhkan bukan mediasi seremonial, melainkan transparansi.
Pertanyaan Besar yang Harus Dijawab
Rencana aksi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting kini semakin mendesak untuk dijawab.
Berapa nilai sebenarnya tagihan yang belum dibayar?
Siapa saja rekanan lokal yang mengaku belum menerima pembayaran?
Pekerjaan apa yang telah dilakukan?
Apakah pekerjaan tersebut telah selesai dan diterima?
Apakah dokumen penagihan telah lengkap?
Apakah tagihan sudah jatuh tempo sesuai kontrak?
Siapa pihak yang secara hukum dan kontraktual berkewajiban membayar?
Apa alasan pembayaran belum diselesaikan?
Dan pertanyaan yang paling mengemuka:
Mengapa persoalan pembayaran tersebut sampai memunculkan rencana pengerahan sekitar 1.000 orang dan 300 dump truck?
Jawaban atas pertanyaan itu penting diberikan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Jangan Biarkan Rantai Kontrak Menjadi Rantai Masalah
Dalam proyek besar, pihak yang berada di lapisan bawah rantai pekerjaan sering harus menanggung biaya terlebih dahulu.
Armada harus beroperasi, bahan bakar harus dibeli, pekerja harus dibayar, kendaraan harus dirawat, dan kebutuhan operasional harus dipenuhi.
Ketika pembayaran tertunda, tekanan terhadap pelaku usaha dapat meningkat.
Karena itu, jika benar terdapat pembayaran yang telah jatuh tempo, penyelesaiannya tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut.
Namun setiap klaim tetap harus diuji secara objektif.
Dokumen kontrak, surat perintah kerja, bukti pelaksanaan pekerjaan, berita acara, invoice, bukti penerimaan pekerjaan, hingga ketentuan pembayaran harus menjadi dasar pemeriksaan.
Dari sana dapat diketahui apakah persoalan merupakan keterlambatan pembayaran, sengketa volume pekerjaan, persoalan administrasi, perbedaan perhitungan, atau masalah lain.
Bola Kini Berada di Tangan Para Pihak
APTKR telah menyampaikan sikap melalui surat pemberitahuan aksi.
Kini pihak-pihak yang disebut memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi.
PT Hastari Jaya Sentosa perlu menjelaskan status pekerjaan dan pembayaran yang dipersoalkan.
PT Gudang Garam Tbk. perlu menjelaskan posisi dan keterlibatannya dalam rantai pekerjaan yang menjadi pokok persoalan.
Sementara Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menjelaskan sejauh mana kewenangannya serta langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat, pelaku usaha lokal, dan kondusivitas wilayah.
Apabila aksi tetap berlangsung pada 1 September 2026, seluruh pihak juga perlu memastikan kegiatan berjalan tertib dan tidak mengganggu keselamatan maupun kepentingan masyarakat luas.
Sebab pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang apakah 1.000 orang benar-benar turun ke jalan atau 300 dump truck benar-benar bergerak menuju lokasi proyek.
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar.
Jika pekerjaan memang telah diselesaikan dan pembayaran telah jatuh tempo, kapan uang itu dibayarkan dan siapa yang bertanggung jawab?
Sebaliknya, jika klaim tersebut belum terbukti atau masih terdapat perselisihan kontraktual, pihak yang disebut juga berhak menjelaskan fakta sebenarnya berdasarkan dokumen.
Publik tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab.
Publik membutuhkan angka yang jelas, pekerjaan yang terukur, kontrak yang dapat diverifikasi, serta jawaban yang terang.
Sebab proyek tol boleh dibangun dengan beton dan aspal, tetapi kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui kepastian pembayaran, transparansi, dan tanggung jawab setiap pihak (Red).
