SIDOARJO – PORTAL SATU ID Membuka peluang pembinaan yang lebih luas dan memperkuat kualitas pelayanan bagi warga binaan menjadi fokus Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas IIA Surabaya melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama enam mitra di aula rutan, Rabu (21/10/2026).
Kemitraan ini mencakup sejumlah bidang yang berkaitan dengan kebutuhan pembinaan dan pelayanan, mulai dari pengembangan keterampilan, tata rias, peluang usaha, layanan hukum, koperasi, hingga penyediaan sarana komunikasi. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program yang lebih terarah, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.
Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, Wijayanti Utami Dewi, menyampaikan harapannya agar seluruh mitra dapat berkontribusi secara optimal sesuai bidang dan kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kerja sama agar kesepakatan yang telah dibangun dapat mendukung program pembinaan serta pemenuhan kebutuhan warga binaan.
“Kami berharap kerja sama ini berjalan baik dan berkelanjutan, sehingga setiap mitra dapat mendukung program pembinaan serta pemenuhan kebutuhan warga binaan,” ujar Wijayanti Utami Dewi.
Enam mitra yang terlibat dalam penandatanganan PKS tersebut meliputi PT Tinta Jaya Emas, DPC Tiara Kusuma Kabupaten Sidoarjo, Wedding Azzahra Make Up & Wedding Organizer, Liman & Partner Advocate & Legal Consultant, Primkopasindo, serta Zavas Wartelsuspas.
Keterlibatan para mitra dari berbagai sektor diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap kegiatan pembinaan. Pada bidang keterampilan dan tata rias, misalnya, kerja sama berpotensi membuka ruang pengembangan kemampuan praktis yang dapat menjadi bekal bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.
Dukungan di bidang usaha dan koperasi juga diharapkan memperkenalkan peluang kegiatan ekonomi produktif sekaligus mendorong tumbuhnya kemandirian. Bekal keterampilan dan pemahaman mengenai aktivitas usaha dapat menjadi salah satu unsur penting dalam mempersiapkan warga binaan untuk menjalani kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.
Sementara itu, kerja sama di bidang layanan hukum diharapkan mendukung kebutuhan pelayanan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati. Adapun kemitraan dalam penyediaan fasilitas komunikasi ditujukan untuk menunjang kebutuhan komunikasi warga binaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Melalui perjanjian tersebut, setiap pihak memiliki landasan untuk menjalankan kegiatan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan program secara konkret menjadi tahap penting agar kemitraan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berkembang menjadi kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga binaan.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata kepada para mitra sebagai bentuk apresiasi atas terjalinnya kerja sama. Kegiatan kemudian ditutup dengan jabat tangan simbolis dan sesi foto bersama antara jajaran Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya dengan perwakilan enam mitra.
Penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang semakin kuat antara rutan dan unsur-unsur di luar lembaga pemasyarakatan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperluas dukungan terhadap pembinaan, sekaligus menghadirkan pendekatan yang lebih beragam sesuai kebutuhan warga binaan.
Keberhasilan kerja sama tersebut nantinya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, keterlibatan aktif seluruh mitra, serta tindak lanjut yang terarah. Evaluasi terhadap program yang dijalankan juga penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan selaras dengan tujuan kemitraan dan memberikan manfaat yang relevan.
Dengan terjalinnya kerja sama bersama enam mitra tersebut, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya berharap kualitas pembinaan dan pelayanan bagi warga binaan dapat terus diperkuat. Lebih dari sekadar kesepakatan formal, kemitraan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan, wawasan, dan kemandirian sebagai bekal untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.
Pembinaan yang bermakna bukan hanya tentang menjalani masa pidana, melainkan juga tentang mempersiapkan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, harapan tersebut diupayakan menjadi tujuan bersama seluruh pihak yang terlibat (Dd).
