SIDOARJO, Minggu (21/6/2026) //PORTAL SATU ID Penanganan perkara narkotika di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan publik terkait dilepasnya empat orang yang diduga sebagai pengguna narkotika jenis sabu hanya dalam waktu singkat setelah diamankan aparat. Temuan tersebut mencuat dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan Tim Investigasi LP3 NKRI bersama Gerakan Indonesia Anti Narkoba (GIAN) Jawa Timur, yang kini mendorong adanya transparansi dan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Kasus ini bermula dari informasi mengenai diamankannya empat orang berinisial Amir, Vebri, Sandi, dan Egik oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada Senin malam, 1 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di kawasan Desa Wedoro Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
Namun, yang kemudian memicu perhatian luas adalah informasi bahwa keempat orang tersebut disebut telah kembali ke rumah masing-masing pada hari berikutnya. Situasi itu memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat mengenai status hukum mereka, hasil pemeriksaan yang dilakukan, serta dasar pertimbangan yang melatarbelakangi tidak berlanjutnya proses hukum sebagaimana yang dipersepsikan publik.
Investigasi Ungkap Informasi Dugaan Permintaan Sejumlah Uang
Wakil Ketua GIAN Jawa Timur yang juga mewakili Tim Investigasi LP3 NKRI, Hadi Susanto, menyampaikan bahwa tim menerima informasi dari sejumlah narasumber yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak yang diamankan.
Berdasarkan keterangan yang diterima pada 19 Juni 2026, muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan penghentian proses hukum terhadap para pihak yang diamankan.
“Informasi yang kami peroleh menyebutkan nominal yang berbeda-beda. Tiga orang disebut sekitar Rp10 juta per orang, sedangkan satu orang lainnya disebut mencapai Rp35 juta. Namun kami tegaskan bahwa informasi ini masih berupa keterangan narasumber dan harus diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif,” ujar Hadi Susanto.
Menurutnya, informasi tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum dilakukan klarifikasi dan pembuktian oleh institusi yang berwenang.
Sejumlah Pertanyaan Publik Masih Belum Terjawab
Hasil investigasi lapangan justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh penjelasan resmi.
Di antaranya, apakah keempat orang tersebut benar-benar berstatus pengguna narkotika, apakah ditemukan barang bukti yang cukup untuk proses hukum lebih lanjut, apakah telah dilakukan asesmen sesuai prosedur yang berlaku, atau terdapat dasar hukum tertentu yang menyebabkan mereka tidak menjalani proses lanjutan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut akuntabilitas penanganan perkara narkotika yang selama ini menjadi salah satu fokus utama penegakan hukum di Indonesia.
Dugaan Keterlibatan Kerabat Aparat Ikut Menjadi Sorotan
Selain dugaan adanya permintaan sejumlah uang, tim investigasi juga menerima informasi lain yang menyebut salah satu pihak yang diamankan diduga memperoleh bantuan dari kerabat yang berprofesi sebagai anggota kepolisian.
Meski demikian, informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum memperoleh konfirmasi maupun pembuktian resmi dari pihak yang disebutkan.
Dalam proses pendalaman, tim investigasi melakukan penelusuran ke lingkungan tempat tinggal beberapa pihak yang disebut dalam laporan. Dari hasil wawancara, sejumlah warga mengaku pernah mendengar isu serupa terkait dugaan penyelesaian perkara narkotika melalui pembayaran tertentu.
Namun demikian, seluruh informasi yang berkembang tersebut masih harus diuji kebenarannya melalui proses klarifikasi, pemeriksaan, dan verifikasi yang profesional agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Semua informasi yang kami terima harus diuji secara objektif dan profesional agar menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hadi.
Dorongan Pengawasan Internal dan Klarifikasi Resmi
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, Tim Investigasi LP3 NKRI dan GIAN Jawa Timur mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Satresnarkoba Polresta Sidoarjo guna memperoleh penjelasan resmi mengenai kronologi penangkapan, status hukum para pihak yang diamankan, serta berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.
Namun hingga laporan ini disusun, tanggapan resmi yang dapat menjawab seluruh pertanyaan tersebut belum diperoleh.
Atas dasar itu, LP3 NKRI dan GIAN Jawa Timur mendorong agar fungsi pengawasan internal kepolisian melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap informasi yang berkembang demi menjaga integritas institusi, memastikan akuntabilitas penanganan perkara, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Menunggu Kepastian dan Transparansi
Secara hukum, setiap aparat penegak hukum yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, menerima imbalan untuk menghentikan proses hukum, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi etik maupun pidana sesuai aturan yang berlaku.
Meski demikian, seluruh pihak yang disebut dalam laporan ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat pembuktian yang sah melalui proses hukum yang berlaku.
LP3 NKRI, GIAN Jawa Timur, serta redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi Polresta Sidoarjo, Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, maupun pihak lain yang disebut dalam laporan ini untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan penjelasan resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Di tengah komitmen nasional dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, publik kini menunggu jawaban yang jelas dan transparan atas satu pertanyaan penting: bagaimana proses penanganan empat orang yang diamankan dalam dugaan kasus narkotika hingga dapat kembali pulang dalam waktu singkat, dan apakah seluruh tahapan yang dilakukan telah berjalan sesuai hukum, prosedur, serta prinsip akuntabilitas yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap institusi penegak hukum (Red).
