Jawa Timur – Portal Satu Id Minggu (21/6/2026) Di tengah jalur pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan posisi lembaganya terhadap sejumlah isu strategis nasional. Meski berada di medan pendakian, pernyataan tersebut tetap mengalir sebagai respons atas dinamika kebijakan publik yang saat ini menjadi perhatian luas masyarakat.
Dengan seruan pembuka “Merdeka, merdeka, merdeka!”, MAKI Jatim menegaskan komitmen kebangsaan serta dukungan terhadap stabilitas negara di tengah berbagai perdebatan publik yang mengiringi program-program pemerintah.
Tolak Wacana Penghapusan MBG, Tekankan Penegakan terhadap Pelaku Penyimpangan
Salah satu poin utama yang disampaikan MAKI Jatim adalah penolakan terhadap wacana penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi anak sekolah, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
MAKI Jatim menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dihentikan hanya karena adanya persoalan teknis dalam pelaksanaan di lapangan.
“Program ini manfaatnya sangat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai karena ada persoalan teknis, lalu programnya yang dihentikan,” demikian pernyataan sikap tersebut.
Lebih jauh, MAKI Jatim menegaskan bahwa jika dalam pelaksanaan ditemukan penyimpangan, maka penindakan harus diarahkan kepada oknum pelaksana, bukan pada kebijakan programnya.
“Yang harus disikat itu oknumnya, bukan programnya. Program ini wajib tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi rakyat,” tegas Heru Satriyo.
Dorongan Transparansi Lewat Sistem Distribusi Terbuka
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan publik, MAKI Jatim mendorong penerapan sistem transparansi terbuka pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Transparansi tersebut diusulkan dalam bentuk bagan alir atau flowchart yang dapat diakses secara publik.
Skema ini diharapkan mampu menjelaskan secara rinci rantai distribusi bahan pangan, mulai dari petani dan peternak, distributor, hingga dapur pelaksana program MBG.
Menurut MAKI Jatim, keterbukaan tersebut penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat sekaligus menutup celah potensi penyimpangan.
“Kalau alurnya jelas dan terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi langsung. Ini akan membuat program semakin dipercaya,” ujarnya.
Sorotan BBM dan Stabilitas Ekonomi
MAKI Jatim juga menyinggung isu harga bahan bakar minyak (BBM). Publik diminta memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca kebijakan pemerintah.
Kenaikan harga, menurut MAKI Jatim, hanya terjadi pada BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap dijaga stabil untuk masyarakat luas.
“Jangan disamakan. Yang naik itu non-subsidi, sementara subsidi tetap untuk masyarakat banyak,” jelasnya.
Selain itu, MAKI Jatim menilai kebijakan penguatan nilai tukar rupiah serta sistem ekspor satu pintu sebagai langkah positif yang perlu terus didukung demi stabilitas ekonomi nasional.
Koperasi Desa: Koreksi Sistem, Bukan Penghapusan
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, MAKI Jatim menegaskan bahwa setiap kebijakan baru pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Namun, solusi yang dinilai tepat adalah perbaikan sistem, bukan penghapusan program.
“Kalau ada kekurangan, yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan menghapus programnya. Tujuannya tetap untuk memperkuat ekonomi desa,” tegasnya.
Ajakan Dialog Terbuka
MAKI Jatim juga mengajak mahasiswa, BEM, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha untuk terlibat dalam forum diskusi terbuka membahas berbagai kebijakan strategis nasional. Forum tersebut mencakup isu MBG, BBM, ekonomi desa, hingga stabilitas makro ekonomi.
“Kami ingin ruang dialog yang sehat, bukan sekadar pro dan kontra. Semua harus dibahas secara objektif dan terbuka,” ujarnya.
Penegasan Akhir: Dukungan Jalan, Pengawasan Diperketat
Menutup pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmen untuk tetap mendukung arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembari menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
“Negara harus dijaga bersama. Pemerintah kita dukung, tetapi oknum yang menyimpang harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegas Heru Satriyo.
MAKI Jatim menegaskan bahwa sikap mereka bukan sekadar posisi politik, melainkan komitmen untuk memastikan setiap kebijakan negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Red).
