SIDOARJO //PORTAL SATU ID Jum’at (3/7/26) Penanganan perkara dugaan tindak pidana narkotika di Polresta Sidoarjo kini menjadi sorotan setelah keluarga seorang perempuan berinisial AAP mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan yang disebut terjadi selama proses penegakan hukum. Klaim mengenai dugaan permintaan uang sebesar Rp30 juta hingga tuduhan tindakan penyetruman terhadap tersangka memunculkan tuntutan agar dilakukan pemeriksaan secara independen, transparan, profesional, dan akuntabel.
Keluarga menilai seluruh dugaan tersebut tidak boleh berhenti pada sebatas isu yang berkembang di ruang publik, melainkan harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah dengan melibatkan fungsi pengawasan internal maupun langkah hukum lain apabila ditemukan bukti yang cukup. Menurut mereka, proses yang terbuka dan objektif menjadi bagian penting dalam menjaga integritas institusi penegak hukum serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Berdasarkan keterangan keluarga, AAP yang merupakan warga Perum Surya Asri 1 Blok A1 Nomor 15, Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, diamankan oleh personel Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada 21 April 2026 dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika.
Di tengah berlangsungnya proses hukum tersebut, keluarga mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp30 juta kepada ayah AAP yang berinisial ZZ. Menurut penuturan keluarga, uang tersebut diduga diminta berkaitan dengan proses hukum yang sedang dijalani AAP.
Namun hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih sepenuhnya merupakan klaim dari pihak keluarga. Belum terdapat keterangan, konfirmasi, maupun bantahan resmi dari Polresta Sidoarjo mengenai tuduhan tersebut. Oleh sebab itu, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan masih memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain dugaan permintaan uang, keluarga juga mengemukakan tuduhan yang dinilai lebih serius. Berdasarkan pengakuan yang diterima keluarga, AAP mengaku mengalami tindakan penyetruman yang disebut mengenai bagian kepala dan wajah selama berada dalam proses penanganan aparat.
Atas dasar pengakuan tersebut, keluarga meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses penanganan perkara, termasuk melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian. Mereka juga meminta apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran prosedur, pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan tindak pidana, maka penanganannya dilakukan secara tegas sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan status maupun jabatan pihak yang terlibat.
Di sisi lain, keluarga menegaskan bahwa mereka tetap mendukung proses hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana narkotika yang sedang berjalan. Mereka tidak bermaksud menghambat penyidikan, melainkan berharap seluruh proses tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip due process of law, dengan menjamin hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keluarga juga menyatakan akan menerima hasil pemeriksaan apabila nantinya terbukti tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penanganan perkara. Sebaliknya, apabila pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan oleh oknum aparat, mereka berharap tindakan hukum maupun sanksi etik dijatuhkan secara objektif, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Selain meminta pengusutan terhadap seluruh dugaan tersebut, keluarga juga berharap uang yang mereka klaim telah diserahkan dapat dikembalikan apabila dalam pemeriksaan resmi terbukti tidak memiliki dasar hukum ataupun tidak berkaitan dengan ketentuan resmi dalam proses penegakan hukum.
Kalangan pengamat hukum menilai bahwa setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum wajib ditangani melalui mekanisme pengawasan yang tersedia. Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti yang cukup, proses hukum pidana maupun penegakan kode etik harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, maka seluruh pihak juga wajib menghormati hasil pemeriksaan sebagai bagian dari kepastian hukum.
Perkara ini dinilai memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar penanganan kasus narkotika. Isu yang berkembang turut menyentuh aspek integritas aparat, akuntabilitas penggunaan kewenangan, perlindungan hak asasi manusia, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, transparansi dalam setiap tahapan pemeriksaan, keterbukaan terhadap pengawasan, penghormatan terhadap hak setiap warga negara, serta penyampaian informasi yang berimbang dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan proses hukum berlangsung secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Polresta Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp30 juta maupun klaim dugaan penyetruman sebagaimana disampaikan pihak keluarga. Seluruh informasi mengenai dugaan tersebut dalam pemberitaan ini masih bersumber dari keterangan pihak keluarga dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Redaksi masih terus berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Polresta Sidoarjo sebagai bentuk penerapan prinsip cover both sides dan keberimbangan pemberitaan. Apabila tanggapan resmi dari pihak kepolisian telah diterima, berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan informasi yang telah terverifikasi sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, seimbang, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan (Tim).
