SIDOARJO –PORTAL SATU ID Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pelayanan publik yang modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026. Digelar di Sidoarjo pada 29 Juni 2026, forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong lahirnya pelayanan kepabeanan dan cukai yang semakin berkualitas di era digital.
Kegiatan yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi, tersebut tidak hanya menjadi wadah penyampaian program kerja, tetapi juga ruang dialog terbuka yang memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses peningkatan layanan.
Forum Konsultasi Publik 2026 menghadirkan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Prof. Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA., sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa pelayanan publik di Indonesia telah memasuki fase transformasi yang ditandai dengan bergesernya paradigma dari sistem pemerintahan yang bersifat top-down menuju tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan.
Menurut Prof. Wahidahwati, masyarakat kini tidak lagi dipandang sebagai penerima layanan semata, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat melalui pemberian masukan, penyampaian aspirasi, hingga partisipasi dalam pengawasan menjadi elemen yang sangat menentukan keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Bea dan Cukai.
Selain mengulas perubahan paradigma pelayanan, Prof. Wahidahwati juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital sebagai fondasi utama pelayanan publik modern. Sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam mengawasi lalu lintas barang di pintu masuk dan keluar negara, mengamankan penerimaan negara, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang ilegal maupun berbahaya, DJBC dituntut terus menghadirkan inovasi layanan berbasis teknologi yang terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta memberikan kepastian layanan bagi pengguna jasa. Berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan DJBC selama beberapa tahun terakhir dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi Bea dan Cukai.
Forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai media konsultasi publik yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan pengguna jasa. Melalui diskusi yang berlangsung konstruktif, berbagai masukan dan rekomendasi dihimpun sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya melalui inovasi internal, tetapi memerlukan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan bahwa Kanwil DJBC Jawa Timur I akan terus memperkuat budaya pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi, integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Melalui Forum Konsultasi Publik 2026, Kanwil DJBC Jawa Timur I juga mengajak masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia sekaligus berpartisipasi sebagai mitra pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai. Sinergi tersebut diyakini mampu memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menciptakan iklim kepabeanan dan cukai yang semakin kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Penyelenggaraan FKP 2026 menjadi cerminan komitmen Kanwil DJBC Jawa Timur I dalam membangun pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan keterbukaan, kolaborasi, serta partisipasi masyarakat. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, Bea Cukai optimistis mampu menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era transformasi digital (Dd).
