SURABAYA – PORTAL SATU ID Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Selasa, 16 Juni 2026, kini menjelma menjadi salah satu polemik publik terbesar yang menyita perhatian masyarakat Jawa Timur. Acara yang semula dirancang sebagai sarana memperkuat semangat kebersamaan dan syiar Islam justru berakhir dengan gelombang kekecewaan, kemarahan, dan berbagai pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban resmi.
Di tengah antusiasme ribuan warga yang memadati kawasan Masjid Al Akbar Surabaya sejak dini hari, muncul sebuah persoalan yang kemudian berkembang menjadi kontroversi besar: distribusi kupon undian yang dinilai tidak berjalan sebagaimana yang telah dijanjikan panitia kepada peserta.
Peristiwa tersebut tidak hanya memunculkan kericuhan di lokasi acara, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah.
Sejak pukul 04.00 WIB, ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur telah berdatangan ke lokasi kegiatan. Mereka mengikuti jalan sehat dengan semangat tinggi sekaligus berharap memperoleh kesempatan mengikuti pengundian hadiah yang sebelumnya diumumkan secara luas oleh panitia.
Berbagai hadiah bernilai tinggi menjadi daya tarik utama kegiatan tersebut. Mulai dari paket umrah gratis, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda gunung hingga puluhan hadiah lainnya telah dipromosikan sebagai bagian dari rangkaian acara.
Dalam informasi resmi yang disebarluaskan sebelum kegiatan berlangsung, panitia menyatakan bahwa kupon undian akan dibagikan kepada peserta di tengah perjalanan rute jalan sehat. Informasi itu menjadi dasar ekspektasi masyarakat bahwa seluruh peserta akan memperoleh hak yang sama untuk mengikuti pengundian.
Namun realitas di lapangan memunculkan cerita berbeda.
Ketika proses pembagian kupon berlangsung, banyak peserta mengaku tidak menerima kupon sebagaimana yang dijanjikan. Keluhan mulai bermunculan dari berbagai titik sepanjang rute kegiatan. Sejumlah peserta bahkan menyatakan telah mengikuti seluruh rangkaian acara, tetapi tetap tidak memperoleh kupon undian.
Kondisi tersebut memicu kebingungan sekaligus kekecewaan yang meluas.
Semakin banyak peserta mempertanyakan bagaimana mekanisme distribusi dilakukan dan mengapa sebagian besar peserta justru tidak memperoleh kupon yang menjadi syarat utama mengikuti pengundian hadiah.
Di tengah situasi tersebut, berkembang dugaan bahwa jumlah kupon yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah peserta yang hadir. Dugaan tersebut kemudian memunculkan spekulasi dan tanda tanya yang semakin besar di kalangan masyarakat.
Publik mulai mempertanyakan apakah jumlah kupon yang dicetak memang terbatas, apakah terjadi kesalahan distribusi yang serius, ataukah terdapat persoalan lain yang menyebabkan kupon tidak sampai kepada peserta sebagaimana mestinya.
Ketiadaan penjelasan resmi yang cepat dan komprehensif membuat suasana semakin memanas.
Puncaknya terjadi ketika ribuan peserta bergerak menuju area panggung utama untuk meminta kejelasan dari panitia penyelenggara. Situasi yang awalnya berlangsung penuh semangat kebersamaan berubah menjadi gelombang protes terbuka.
Kericuhan pun tidak terhindarkan.
Sejumlah peserta melampiaskan kekecewaannya terhadap mekanisme pembagian kupon yang dianggap tidak transparan. Kotak pengumpulan kupon yang telah disiapkan panitia menjadi sasaran protes massa. Beberapa kupon bahkan dilaporkan berhamburan akibat aksi spontan peserta yang merasa haknya tidak terpenuhi.
Peristiwa tersebut menjadi simbol runtuhnya ekspektasi masyarakat terhadap sebuah kegiatan yang semestinya menjadi ruang kebersamaan dan pelayanan publik yang baik.
Di balik kericuhan yang terjadi, muncul pertanyaan yang hingga kini masih menggantung.
Berapa sebenarnya jumlah kupon yang dicetak?
Berapa jumlah kupon yang didistribusikan kepada peserta?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap mekanisme pembagian di lapangan?
Apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai perencanaan?
Dan apakah terdapat unsur kelalaian administratif yang menyebabkan kekacauan tersebut terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menjadi tuntutan publik yang menginginkan adanya transparansi penuh dari penyelenggara.
Sorotan keras kemudian datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menilai bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai insiden biasa. Menurutnya, kegiatan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki standar perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Heru meminta Inspektorat Provinsi Jawa Timur segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pencetakan kupon, distribusi kupon, hingga pelaksanaan pengundian hadiah.
Menurutnya, audit tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan. Masyarakat perlu mengetahui fakta sebenarnya agar tidak muncul spekulasi yang semakin luas. Semua harus dijelaskan secara objektif dan transparan,” ujar Heru.
Selain mendorong audit menyeluruh, MAKI Jatim juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Heru, evaluasi merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas yang harus dijalankan ketika sebuah kegiatan publik menimbulkan dampak negatif yang luas di tengah masyarakat.
Lebih jauh, MAKI juga berencana meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan guna memastikan seluruh penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Desakan tersebut muncul karena publik menilai persoalan yang terjadi tidak lagi sebatas masalah teknis pembagian kupon, melainkan telah menyentuh aspek tata kelola pemerintahan yang baik.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci penyebab kisruh distribusi kupon maupun jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Akibatnya, ruang publik masih dipenuhi berbagai spekulasi yang menunggu klarifikasi dari pihak terkait.
Kini perhatian masyarakat tertuju kepada langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merespons polemik tersebut. Transparansi, evaluasi, dan keterbukaan informasi menjadi tuntutan utama yang terus disuarakan berbagai kalangan.
Sebab pada akhirnya, peristiwa Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah bukan hanya berbicara tentang kupon undian yang tidak sampai ke tangan peserta. Peristiwa ini telah berkembang menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik yang selama ini menjadi fondasi utama pelayanan kepada masyarakat.
Ketika ribuan warga datang membawa harapan dan pulang dengan pertanyaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah acara, melainkan kredibilitas institusi yang menyelenggarakannya (Red).
