SURABAYA –PORTAL SATU ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (22/6). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak nyata.
Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang secara resmi menetapkan Hasoloan Manalu, S.E., M.M. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pimpinan instansi vertikal di Jawa Timur, menandakan kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat arsitektur pengawasan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa BPKP memiliki peran vital tidak hanya sebagai lembaga pengawas keuangan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mengelola berbagai program prioritas berskala besar. Karena itu, seluruh program pembangunan harus dikawal secara ketat agar berjalan tepat sasaran, tepat waktu, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam konteks tersebut, BPKP diharapkan mampu memperkuat fungsi mitigasi risiko, memberikan peringatan dini, serta menghadirkan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Ruang lingkup pengawasan mencakup sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, ketahanan pangan, peningkatan investasi, hingga optimalisasi layanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kehadiran Kusnali sebagai Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sinergi antarinstansi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga pengawasan dipandang penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan terukur.
Sinergi yang semakin solid ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan publik di Jawa Timur agar semakin transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Dengan telah dikukuhkannya Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, diharapkan fungsi pengawasan semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berintegritas, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Dd).
