KEDIRI —PORTAL SATU ID Polemik pascapelaksanaan kegiatan hiburan Karnaval Sound 2026 di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, terus bergulir. Persoalan keamanan di area kegiatan, termasuk adanya informasi mengenai kendaraan yang hilang, kini memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai struktur kepanitiaan, mekanisme pengelolaan kegiatan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.
Di tengah sorotan tersebut, muncul pertanyaan yang kini menjadi perhatian publik: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan, khususnya ketika persoalan terjadi di lapangan?
Pertanyaan itu mencuat bukan semata-mata mengenai siapa yang tercantum dalam struktur kepanitiaan, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem operasional kegiatan dijalankan. Mulai dari pengamanan lokasi, pengaturan parkir, hingga mekanisme penanganan apabila terdapat masyarakat yang mengalami kerugian.
Struktur Kepanitiaan Mulai Dipertanyakan
Hadi Susanto, S.H., C.H.P., dari tim LP3-NKRI, turut menyoroti aspek keamanan dan pengelolaan area parkir selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, masyarakat yang datang menghadiri kegiatan hiburan tentu memiliki harapan bahwa penyelenggara telah menyiapkan sistem pengamanan yang memadai, termasuk pengelolaan kendaraan di lokasi parkir.
Sorotan tersebut semakin mengemuka ketika muncul informasi mengenai kendaraan yang disebut hilang di area kegiatan.
Persoalannya kemudian bukan hanya mengenai peristiwa kehilangan tersebut, tetapi juga bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara terhadap keamanan masyarakat yang hadir.
“Jangan sampai ketika semuanya berjalan lancar, banyak pihak ikut menikmati hasilnya. Tetapi ketika muncul persoalan, hanya panitia yang berada di depan yang diminta bertanggung jawab,” ujar Hadi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya desakan agar struktur dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan dijelaskan secara terbuka.
Siapa Pengambil Keputusan?
Pertanyaan berikutnya yang kini berkembang adalah mengenai siapa pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan selama kegiatan berlangsung.
Apakah seluruh keputusan berada di tangan panitia resmi sebagaimana struktur yang diumumkan kepada publik, atau terdapat pihak lain yang turut memberikan arahan maupun menentukan kebijakan operasional?
Jika memang terdapat pihak lain yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan, publik tentu berhak mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Namun, hingga saat ini, dugaan mengenai adanya pihak tertentu yang berada di balik kepanitiaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Karena itu, diperlukan bukti, dokumen, serta keterangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar atau hanya berkembang sebagai spekulasi.
Muncul Dugaan Struktur Informal
Sorotan lain mengarah pada kemungkinan adanya struktur informal di luar kepanitiaan resmi.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah ada pihak yang secara formal tidak tercantum dalam struktur kepanitiaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Jika benar ada, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan mengenai siapa pihak tersebut, apa kapasitasnya, serta sejauh mana keterlibatannya.
Sebab, dalam sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar, pembagian kewenangan dan tanggung jawab idealnya harus jelas sejak awal.
Terlebih apabila kemudian muncul persoalan yang menyangkut keamanan, kerugian masyarakat, maupun pelayanan selama kegiatan berlangsung.
Transparansi Dinilai Menjadi Kunci
Untuk mencegah polemik semakin melebar, transparansi dari penyelenggara dinilai menjadi langkah penting.
Panitia diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka struktur kepanitiaan, penanggung jawab keamanan, pengelola parkir, mekanisme pengawasan lokasi, hingga prosedur penanganan apabila terjadi persoalan terhadap masyarakat.
Keterbukaan tersebut diperlukan agar publik tidak membangun kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dengan demikian, setiap pihak yang memang memiliki kewenangan dapat dimintai penjelasan secara proporsional sesuai peran dan tanggung jawabnya.
Publik Menunggu Klarifikasi
Sampai saat ini, berbagai pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban dari pihak penyelenggara maupun pihak-pihak lain yang disebut memiliki keterlibatan dalam kegiatan Karnaval Sound 2026 Desa Gadungan.
Apabila seluruh keputusan memang berada pada kepanitiaan resmi, maka penjelasan mengenai struktur, pembagian tugas, sistem keamanan, serta mekanisme pertanggungjawaban menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat pihak lain yang turut memiliki kewenangan atau pengaruh dalam penyelenggaraan kegiatan, publik tentu berharap pihak tersebut juga tampil memberikan klarifikasi.
Sebab, sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat tidak hanya membutuhkan kemeriahan dan hiburan, tetapi juga kepastian mengenai keamanan, transparansi pengelolaan, serta kejelasan pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan.
Pada akhirnya, satu pertanyaan yang masih menggantung hingga kini bukan sekadar siapa yang berada di balik kepanitiaan, melainkan siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dan siapa yang siap bertanggung jawab ketika persoalan terjadi di lapangan.
Seluruh pihak yang disebut maupun terkait dengan kegiatan tersebut tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Dugaan yang berkembang juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan tidak dapat dijadikan kesimpulan sebelum terdapat fakta serta keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Red).
