JAKARTA —PORTAL SATU ID Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki hari kedua dengan penekanan pada penguatan evaluasi dan tindak lanjut kinerja. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi, Mewujudkan Kinerja Kemenimipas yang Berkualitas dan Berintegritas”, Rakor menjadi momentum konsolidasi jajaran Kemenimipas untuk menelaah berbagai capaian sekaligus memperkuat arah kerja agar hasil evaluasi dapat segera diterjemahkan menjadi langkah perbaikan.
Rakor dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, jajaran Pimpinan Tinggi Kemenimipas, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Jawa Timur turut mengambil bagian dalam forum tersebut. Kusnali hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Timur M. Ulin Nuha, serta perwakilan Kepala UPT Pemasyarakatan Jawa Timur.
Dalam rangkaian kegiatan, Agus Andrianto membuka Rakor sekaligus meluncurkan STAR PROAKSI Kemenimipas sebagai bagian dari penguatan monitoring dan evaluasi kinerja.
Instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemantauan pelaksanaan tugas sehingga capaian maupun berbagai hal yang masih membutuhkan perbaikan dapat diketahui secara lebih terarah dan ditindaklanjuti.
Dalam arahannya, Agus memberikan penekanan terhadap sejumlah prioritas yang harus dijaga jajaran pemasyarakatan. Keamanan dan ketertiban di dalam lapas menjadi salah satu fokus utama, termasuk upaya pencegahan peredaran narkoba serta penggunaan telepon seluler ilegal.
Di sisi lain, pemenuhan hak warga binaan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian perlu terus diperkuat agar warga binaan memiliki bekal ketika menjalani proses reintegrasi sosial.
“Kita harus menjaga prioritas utama, yaitu keamanan dan ketertiban lapas, mencegah peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal, serta memastikan pemenuhan hak warga binaan melalui pembinaan kemandirian untuk mendukung reintegrasi sosial,” tegas Agus.
Arahan tersebut menjadi perhatian jajaran Ditjenpas untuk diterjemahkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Evaluasi yang dilakukan dalam Rakor diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pemasyarakatan.
Kusnali menegaskan, forum Rakor tidak hanya menjadi ruang untuk melihat sejauh mana target telah dicapai. Lebih dari itu, evaluasi harus mampu menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan.
“Evaluasi bukan sekadar melihat capaian, tetapi menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan. Kami siap menindaklanjuti arahan Rakor melalui kerja yang terukur, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kusnali.
Menurutnya, penyatuan langkah menjadi bagian penting dalam memastikan arahan organisasi dapat dijalankan secara konsisten. Koordinasi antara Kanwil dan seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur akan terus diperkuat agar hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Sejumlah perhatian utama, mulai dari keamanan dan ketertiban, pencegahan peredaran narkoba, pengendalian penggunaan HP ilegal, pemenuhan hak warga binaan hingga pembinaan kemandirian, menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemasyarakatan.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi tetap berjalan seimbang dengan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan.
Dengan memasuki tahapan dari evaluasi menuju aksi, jajaran Kemenimipas didorong menjadikan setiap catatan kinerja sebagai bahan perbaikan. Bagi Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, semangat tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat konsolidasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di seluruh UPT.
Rangkaian Rakor hari kedua sekaligus mempertegas pentingnya kerja yang terukur, koordinasi yang solid dan integritas dalam menjalankan tugas. Hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan menjadi dasar bagi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pemasyarakatan.
Dari Jakarta, pesan Rakor tersebut dibawa ke seluruh jajaran pemasyarakatan Jawa Timur: evaluasi harus menghasilkan perbaikan, dan perbaikan harus diwujudkan melalui aksi nyata (Dd).
