SURABAYA – PORTAL SATU ID Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Penindakan tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan peruntukannya.
Heru menegaskan, dugaan perkara yang berkaitan dengan lembaga penanggulangan bencana harus mendapat perhatian serius. Sebab, anggaran kebencanaan memiliki kaitan langsung dengan kepentingan publik, perlindungan masyarakat, serta penanganan kondisi darurat yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan pertanggungjawaban.
Menurutnya, setiap penggunaan uang negara harus berada dalam pengawasan yang memadai. Terlebih, anggaran untuk penanggulangan bencana semestinya benar-benar mendukung upaya perlindungan masyarakat dan tidak boleh menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
MAKI Jatim berharap langkah penindakan KPK tidak berhenti pada pengamanan pihak-pihak yang diduga terkait. Proses hukum perlu dilanjutkan melalui pemeriksaan mendalam, penelusuran alat bukti, serta pengungkapan fakta secara menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Semua fakta harus dibuka berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga penanganan perkara ini memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Heru.
KPK Diminta Ungkap Perkara Berdasarkan Bukti
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa sejumlah pihak telah diamankan dalam kegiatan OTT tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan. Meski demikian, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, identitas pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, serta konstruksi perkara belum diungkap secara terperinci.
Karena itu, publik diharapkan menunggu penjelasan resmi KPK mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Informasi yang belum terkonfirmasi perlu disikapi secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi kesimpulan prematur sebelum proses hukum memberikan kejelasan.
MAKI Jatim menilai keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Penjelasan yang disampaikan secara terukur, berdasarkan fakta dan bukti, dapat membantu publik memahami duduk perkara sekaligus menghormati proses penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berlangsung.
Heru juga menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Pihak-pihak yang diperiksa harus tetap memperoleh perlakuan sesuai hukum, sementara dugaan tindak pidana wajib ditelusuri secara objektif hingga terang benderang.
Pemberantasan Korupsi Harus Diikuti Pengawasan Anggaran
Bagi MAKI Jatim, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari adanya operasi penindakan. Langkah tersebut perlu diikuti dengan penuntasan perkara, pertanggungjawaban hukum sesuai hasil pembuktian, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan agar potensi penyimpangan tidak terus berulang.
Pengawasan anggaran juga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Transparansi penggunaan dana, ketepatan sasaran program, serta mekanisme audit yang efektif menjadi unsur penting untuk memastikan uang negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih dalam sektor kebencanaan, penggunaan anggaran harus mengutamakan kepentingan publik. Setiap program dan belanja negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif, sehingga tujuan penanggulangan bencana tidak terganggu oleh dugaan penyimpangan.
MAKI Jatim mendorong agar setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup, penanganan perkara diharapkan berlanjut sesuai prosedur hingga diperoleh kepastian hukum.
Heru: Setiap Rupiah Uang Negara Harus Dijaga
Heru menegaskan, komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui konsistensi penegakan hukum dan pengawasan yang berkelanjutan. Menurutnya, perlindungan terhadap keuangan negara merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan masyarakat, terutama ketika anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak seperti penanggulangan bencana.
“Setiap rupiah uang negara harus dijaga. Setiap dugaan korupsi harus diusut berdasarkan bukti, dan setiap proses hukum harus berjalan transparan, profesional, serta berkeadilan, terlebih jika menyangkut anggaran penanggulangan bencana dan kepentingan masyarakat,” pungkas Heru Satriyo.
MAKI Jatim berharap penanganan OTT di lingkungan BNPB menjadi pintu masuk bagi penguatan integritas tata kelola anggaran negara. Penegakan hukum yang objektif, transparan, dan tuntas, disertai pembenahan sistem pengawasan, diharapkan mampu mencegah penyimpangan serta memastikan anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan rakyat (Red).
