MOJOKERTO — PORTAL SATU ID Penguatan pembinaan tidak cukup hanya dilakukan di balik tembok pemasyarakatan. Proses untuk mengantarkan Klien Pemasyarakatan kembali ke tengah masyarakat membutuhkan dukungan lintas sektor. Hal tersebut menjadi perhatian Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya Ruspriyatno melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayaan Binter) di Hotel Aston Mojokerto, Rabu (30/9/2026).
FGD yang diselenggarakan Bapas Kelas I Surabaya tersebut mempertemukan berbagai unsur strategis, mulai dari Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, perangkat daerah, jajaran Pemasyarakatan hingga pelaku usaha di wilayah Mojokerto.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan integrasi bagi Klien Pemasyarakatan.
Ruspriyatno menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Menurutnya, proses kembali ke masyarakat membutuhkan dukungan yang tidak hanya berasal dari Bapas maupun Lapas, tetapi juga dari pemerintah, APH, lingkungan masyarakat dan dunia usaha.
FGD tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemangku kepentingan sekaligus membangun pola kerja sama agar dukungan terhadap Klien Pemasyarakatan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Mojokerto hadir melalui Kepala Lapas Arifin Akhmad, Kasi Binadik dan Giatja Anggi Fauzi, serta jajaran staf.
Arifin Akhmad menyampaikan dukungan terhadap penguatan layanan bimbingan integrasi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami mendukung penuh sinergi ini. Pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas dan Bapas, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar warga binaan dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa proses pembinaan tidak berhenti ketika warga binaan menjalani masa pidana. Persiapan untuk kembali ke masyarakat juga menjadi bagian penting yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali menegaskan pentingnya sinergi antara jajaran Pemasyarakatan, APH, pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
“Kita harus terus bersinergi dengan APH dan pemerintah. Dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar program pembinaan dan integrasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Kusnali.
Di sisi lain, dunia usaha yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan kesiapan untuk mengambil bagian dalam proses pembinaan. Pelaku usaha membuka peluang bagi Klien Pemasyarakatan untuk mendapatkan ruang pengembangan kemampuan sekaligus pengalaman kerja.
Keterlibatan sektor usaha menjadi salah satu bentuk dukungan eksternal yang dapat membantu Klien Pemasyarakatan mempersiapkan kemandirian dan meningkatkan keterampilan sebelum maupun setelah kembali ke lingkungan masyarakat.
Bapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas IIB Mojokerto, APH, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha kemudian ditempatkan dalam satu kerangka kolaborasi. Masing-masing memiliki ruang kontribusi sesuai tugas dan kapasitasnya dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial.
FGD Kelayaan Binter di Mojokerto menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kesamaan persepsi antarpemangku kepentingan. Forum tersebut juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan pembinaan membutuhkan ekosistem yang lebih luas daripada sekadar lingkungan Pemasyarakatan.
Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, proses integrasi Klien Pemasyarakatan diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan, membangun kemandirian, serta kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat (Dd).
